Kamis, 03 Juli 2014

Administrasi Pembangunan Kesehatan

BAB I
PENDAHULUAN

A.                Latar Belakang
Desentralisasi merupakan fenomena yang kompleks dan sulit didefinisikan secara tegas. Indonesia merupakan  salah  satu negara  yang  sangat  terdesentralisasi. Pemerintah daerah bertanggung  jawab  atas  sepertiga belanja negara dan setengah dari  anggaran pembangunan.  Pengeluaran dalam bidang pendidikan, kesehatan dan penyediaan  infrastruktur  juga merupakan tanggung  jawab pemerintah daerah. Bahkan  tiga perempat dari pegawai negeri bekerja untuk pemerintah daerah. Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang lebih terdesentralisasi dari kondisi rata-rata negara OECD dan negara Asia Timur lainnya, kecuali Cina. Bahkan sebegitu terdesentralisasinya Indonesia, sehingga pemerintahan hanya akan berfungsi dengan baik, jika desentralisasi dapat berjalan dengan baik.
Jika desentralisasi berjalan secara tertatih-tatih, maka berbagai penyediaan layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, akan mengalami hambata nyang cukup berarti. Akibatnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan semakin menajam. Bahkan  stabilitas makro ekonomi dapat  terancam karenanya. Berbagai pengalaman di Filipina dan Kolumbia menunjukkan,bagaimana  lemahnya  kerangka desentralisasi  yang dibangun dapat menyebabkan penurunan dalam penyediaan  layanan publik. Berbagai permasalahan makro ekonomi di Argentina dan Brasilia, sebagian besar juga dapat dikaitkan dengan buruknya pelaksanaan desentralisasi. 
Salah satu hal penting dalam desentralisasi di Indonesia di tahun 1999 adalah desentralisasi fiskal. Secara teori, desentralisasi fiskal adalah pemindahan kekuasaan untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya finansial dan fiskal.6 Desentralisasi fiskal dapat dijadikan sebagai indikator mengenai berjalannya kebijakan desentralisasi. Sejarah telah mencatat bahwa pada akhir tahun 1970-an, Indonesia melakukan desentralisasi di bidang kesehatan namun tidak disertai dengan desentralisasi fiskal. Akibatnya tidak terjadi pemindahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Bagian ini mengkaji apakah kebijakan desentralisasi fiskal berjalan, dan berusaha memahami prospek pembangunan kesehatan dalam era desentralisasi.
B.            Rumusan Masalah
Bagaimana proses sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia?
Apa saja hambatan dari proses sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia ?
Bagaimana dampak sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia?
 Bagaimana peran serta Masyarakat dalam mendukung kebijakan desentralisasi?

C.     Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui proses sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia?
Untuk megetahui hambatan dari proses sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia?
Untuk mengetahui dampak sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia?
Untuk mengetahui peran serta Masyarakat dalam mendukung kebijakan desentralisasi?


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.                Tinjauan Pustaka
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang/transfer wewengang dari pemerintah pusat baik kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat di Daerah yang disebut Dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang sering disebut Devolusi. Selanjutnya PBB menjelaskan bahwa dua prinsip dari penyerahan wewenang dan fungsi pemerintah adalah pertama; Deconsentrasi area offices of administration (perangkat wilayah yang berada di daerah) dan keduaDevolusi dimana sebagian kekuasaan pemerintah diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaa/kewenangan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun adminstratif.
Dikatakan oleh Bryant bahwa konsekuensi dari penyerahan wewenang dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kepada badan-badan otonomi adalah untuk memberdayakan kemampuan lokal (empowerment local capasity). Wewenang dan sumber daya yang diberikan berkaitan erat satu sama lainnya. Apabila badan-badan lokal diserahi tanggung jawab dan sumber daya, maka kemampuan untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Sebaliknya, jika pemerintah lokal hanya ditugaskan untuk mengikuti kebijkan pusat maka partisipasi para elit dan warganya akan rendah. Dengan demikian maka kekuasaan pada tingkat pusat tidak akan berkurang bahkan akan memperoleh respek dan kepercayaan dari tingkat lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan pengaruh dan legitimasinya.
Sedangkan para ahli Indonesia, seperti R. Trsna, Koesoemaatmadja, Amrah Moeslimin, The Liang Gie dan sebagainya termasuk dalam aliran Kontinental.
Menurut R. Tresna desentralisasi dapat dibedakan kedalam :Desentralisasi Jabatan (dekonsentrasi), adalah pemberian atau pemasrahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian, guna kelancaran pekerjaan semata-mata.
Desentralisasi Ketatanegaraan, merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur bagi daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan azas demokrasi dalam pemerintahan negara. Desentralisasi ketatanegaraan ini dibagi menjadi : Desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional.
Sementara itu Koesoemaatmadja, Desentralisasi adalah sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk iku tserta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desentralisasi menurutnya dapat dibedakan menjadi : dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik, yaitu : pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Dalam Desentralisasi politik/ketatanegaraan ini masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui saluran-saluran perwakilan. Desentralisasi politik/ketatanegaraan ini dibagi lagi menjadi (1) desentralisasi teritorial, yaitu : pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumahtangga daerah masing-masing; (2) Desentarlisasi fungsionalyaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu.
Ahli lainnya adalah Amrah Moeslim yang tidak memasukkan dekonsentrasi sebagai salah satu jenis desentralisasi. Menurut Meoslim, desentralisasi dibedakan dalam tiga jenis, yaitu :Desentralisasi Politik, yaitu : pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengatur dan mengurus kepentingan rumahtangga sendiri bagi badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat daerah.
Desentralisasi Fungsional, yaitu : pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus satu macam atau segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat ataupun tidak. Desentralisasi Kebudayaan adalah pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri (pendidikan, agama dll).
Menurut pendapat The Liang Gie Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. Sementara itu menurut UU No 5 Tahun 1974 tentang, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah, menjadi urusan rumah tangganya. Sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah : penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari berbagai definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi pada dasarnya adalah : suatu proses transfer/penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Daerah agar menjadi urusan rumahtangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada Daerah dan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.


BAB III
PEMBAHASAN

A.                Sistem Desentralisasi
Sistem Desentralisasi yang sekarang ini berlaku di Indonesia, membawa perubahan tersendiri dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia. Sesuai Undang–undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan telah dicantumkan bahwa Tujuan Nasional Pembangunan Kesehatan adalah terwujutnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal berupa keadaan sejahtra dari badan, jiwa dan sosial yang optimal, yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan,pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh,terpadu dan berkesinambungan, pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merupakan perwujudan dari paradigma sehat pada saat ini lebih banyak dilaksanakan di pusat kesehatan masyarakat.
Desentralisasi kesehatan di Indonesia secara lebih jelas dilaksanakan setelah dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999, PP No. 25 tahun 2000, sertaSE Menkes No. 1107/Menkes/E/VII/2000. UU No. 22 tahun 1999 pasal 1 ayat h menyebutkan “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (termasuk bidang kesehatan), menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Menurut aturan perundang-undangan dan dalam prakteknya, desentralisasi bidang kesehatan yang ada di indonesia menganut semua jenis desentralisasi (dekonsentrasi, devolusi, delegasi dan privatisasi). Hal ini terlihat dari masih adanya kewenangan pemerintah pusat yang didekontrasikan di daerah propinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Selain itu, berdasarkan SE Menkes/E/VII/2000 disebutkan beberapa tugas yang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dapat diserahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya privatisasi pelayanan kesehatan dan perusahaan pendukung pelayanan kesehatan juga sedang giat dilakukan.
B.                 Hambatan Sistem Desentralisasi Kesehatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desentralisasi di negara berkembang (Rondinelli et al, 1987) antara lain sebagai berikut:
1. Faktor politik.
Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan desentralisasi kebijakan sangat tergantung pada faktor-faktor politik. Politik yang kuat komitmen dan dukungan harus datang dari para pemimpin nasional untuk perencanaan pemindahan, pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk agen lapangan dan tingkat administrasi, atau ke swasta sektor. Para pemimpin politik harus bersedia menerima partisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan organisasi lokal yang berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat atau politik yang dominan partai. Mendukung, dan komitmen untuk desentralisasi harus juga berasal dari instansi garis birokrasi pusat, dan pusat pejabat pemerintah harus bersedia untuk mentransfer fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh mereka untuk organisasi lokal. Desentralisasi biasanya membutuhkan kapasitas administratif dan teknis yang kuat dalam instansi pemerintah pusat dan kementerian untuk melaksanakan fungsi pembangunan nasional dan mendukung – dengan memadai perencanaan, pemrograman, logistik, personil dan sumber daya anggaran – Bidang mereka instansi dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam melakukan fungsi desentralisasi.
2. Faktor organisasi
Organisasi yang kondusif untuk desentralisasi meliputi alokasi sesuai perencanaan dan fungsi administratif antara tingkat pemerintah dan organisasi lokal dengan setiap fungsi sesuai dengan kemampuan pengambilan keputusan dari masing-masing tingkat organisasi. Desentralisasi memerlukan hukum, peraturan dan instruksi yang jelas. Garis hubungan antara tingkat pemerintahan yang berbeda dan administrasi, alokasi fungsi antar unit organisasi, peran dan tugas petugas di setiap tingkat, organisasi koperasi dan swasta, dan keterbatasan mereka serta kendala. Desentralisasi harus didukung oleh pengaturan hukum yang fleksibel, berdasarkan kriteria kinerja, fungsi realokasi sebagai sumber daya dan kemampuan lokal organisasi berubah seiring waktu. Jelas dan relatif perencanaan rumit dan prosedur manajemen untuk memunculkan partisipasi pemimpin lokal dan warga – dan untuk mendapatkan, kerjasama atau persetujuan dari penerima manfaat dalam formulasi, penilaian, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan program penyediaan – juga diperlukan.
3. Faktor perilaku stake holder
Kondisi Perilaku dan psikologis mendukung desentralisasi termasuk sikap yang tepat dan perilaku pejabat pemerintah pusat dan tingkat lebih rendah terhadap desentralisasi penyediaan jasa dan pemeliharaan, dan kemauan pada bagian mereka untuk berbagi kewenangan dengan warga dan menerima mereka partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Efektif berarti harus ditemukan untuk mengatasi perlawanan, atau mendapatkan kerja sama, dari elit lokal dan tokoh adat. Tingkat minimum kepercayaan dan hormat harus diciptakan antara organisasi lokal dan pemerintah pejabat, dan saling pengakuan bahwa setiap mampu melakukan fungsi tertentu dan berpartisipasi secara efektif dalam berbagai aspek pembiayaan dan manajemen. Kepemimpinan yang kuat harus dikembangkan dalam organisasi lokal dan perusahaan swasta yang akan memungkinkan mereka untuk secara efektif menangani daerah dan pusat pemerintah.
4.Faktor SDA dan finansial
Faktor sumber daya keuangan dan manusia yang dibutuhkan untuk desentralisasi termasuk pemberian kewenangan yang cukup untuk unit lokal organisasi administrasi atau pemerintah, koperasi dan swasta untuk mendapatkan sumber keuangan yang memadai untuk memperoleh peralatan, perlengkapan, personil dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka memenuhi terdesentralisasi tanggung jawab. Pada akhirnya, keberhasilan desentralisasi kebijakan bergantung pada institusi kapasitas. Kapasitas kelembagaan masyarakat lokal dan organisasi swasta untuk membiayai dan mengelola pelayanan dan pemeliharaan, dan pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan mendukung desentralisasi, harus diperkuat (Rondinelli, Leonard, Uphoff, 1986). Secara umum, kapasitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi dan mempengaruhi perubahan, membuat keputusan, menarik dan menyerap sumber daya, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan.
  1. Dampak Sistem Desentralisasi Kesehatan
Desentralisasi pembangunan kesehatan. Adanya kebijakan desentralisasi dalam bidang kesehatan akan membawa implikasi yang luas bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Implikasi tersebut dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positif desentralisasi pembangunan kesehatan, antara lain, adalah sebagai berikut:
Terwujudnya pembangunan kesehatan yang demokratis yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat.
Pemerataan pembangunan dan pelayanan kesehatan,
 Optimalisasi potensi pembangunan kesehatan di daerah yang selama ini belum tergarap
Memacu sikap inisiatif dan kreatif aparatur pemerintah daerah yang selama ini hanya mengacu pada petunjuk atasan,
 Menumbuhkembangkan pola kemandirian pelayanan kesehatan (termasuk pembiayaan kesehatan) tanpa mengabaikan peran serta sektor lain.
Dampak negatif muncul pada dinas kesehatan yang selama ini terbiasa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat diharuskan membuat program dan kebijakan sendiri. Jika pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang handal dalam menganalisis kebutuhan, mengevaluasi program, dan membuat program, maka program yang dibuat tidak akan bermanfaat. Selain itu, pengawasan dana menjadi hal yang harus diperhatikan untuk menghindari penyelewengan anggaran.

D.                Peran Serta Masyarakat  Dalam Mendukung Kebijakan Desentralisasi
Makna substansial dari desentralisasi kesehatan adalah peran serta masyarakat, maka adanya kebijakan desentralisasi akan memberi ruang dan waktu bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan mengajukan usul berkenaan dengan pembangunan kesehatan di daerah. Masyarakat berhak dimintai pendapatnya mengenai apa yang terbaik bagi mereka dan apa yang mereka butuhkan.
Organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus secara bersama-sama dan bahu-membahu dengan pemerintah menjalankan pembangunan kesehatan di daerahnya.Pemerintah harus memberi akses yang sebesar-besarnya kepada masyarakat tentang kebijakan yang dilakukan, sehingga masyarakat merasa turut memiliki pembangunan dan diakui keberadaannya. Selain itu, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas jalannya pembangunan kesehatan.


BAB IV
PENUTUP
A.           Kesimpulan
Dengan diterapkannya desentralisasi kesehatan di Indonesia, memberikan ruang yang lebih bagi pemerintah daerah untuk dapat menyikapi sendiri permasalahan kesehatan yang dihadapi di daerah tersebut. Tentunya hal ini akan mempersempit “lahan” departemen kesehatan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan kesehatan di Indonesia. Pola sentralisasi dari pemerintahan sebelumnya sudah begitu melekat dalam praktek pemerintahan sehingga akan menimbulkan konflik birokrasi jika berhadapan dengan sistem desentralistik dengan model bottom to up seperti yang terlihat dimasa ini.
Desentralisasi pembangunan kesehatan bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dengan cara lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan sistem desentralistik diharapkan program pembangunan kesehatan lebih efektif dan efisien untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sistem desentralistik tidak harus selalu menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Selain itu, sistem desentralistik juga memberi kewenangan bagi daerah untuk menentukan sendiri program serta pengalokasian dana pembangunan kesehatan di daerahnya. Keterlibatan masyarakat (community involvement) menjadi kebutuhan sistem ini untuk dapat lebih mengeksplorasi kebutuhan dan potensi lokal.
B.            Saran
Desentralisasi kesehatan harusnya menjadi bagian yang menguntungkan dari pembangunan kesehatan,sehingga para pelaku tenaga kesehatan dapat lebih terbuka dan professional dalam menjalankan setiap tugasnya. Pemerintah perlu memperhatikan alokasi anggaran dari pendapatan yang telah diterima, karena penempatan anggaran yang tepat dapat menunjang pembangunan kesehatan di daerah. Pemerintah juga perlu memperhatikan tenaga kerja di pemerintahan dan dinas-dinas kesehatan dalam menunjang desentralisasi. Pemerintah dan Masyarakat bekerjasama dalam mengawasi demi menghindari terjadinya penyelewengan dana dan hal-hal yang mempengaruhi tidak optimalnya pembangunan kesehatan di daerah masing-masing.
Masalah Sumber dana kesehatan saat desentralisasi dilaksanakan dan kesiapan SDM yang ada serta perubahan peran masing-masing level (pusat, provinsi, dan kabupaten) dijajaran birokrasi perlu perhatian lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

   __________ ._____. Indonesia policy briefs-ide-ide 100 hari. Bank Dunia /  The World bankhttp://siteresources.worldbank.org
Ariady, Didy. 2001. Opini: Dampak Desentralisasi pada Sistem Kesehatanhttp://desentralisasi-kesehatan.net
Fibiona, Indra. 2013.Desentralisasi : Hambatan yang dihadapi di Negara Berkembang, Khususnya di Indonesia http://indracuin.blogspot.com
Niedlich, Anthy Comel. 2012.Pembiyaan Kesehatan dalam Era Desentralisasi Kesehatan Masyarakat http://anthycomelniedlich.blogspot.com
Ramadhani, chasiah. 2009.  Desentralisasi kesehatan.http://chasiahramadhani.blogspot.com/
 Zainuddin,  Dina Amalia.2012. Makalah Desentralisasi Pembangunan Kesehatan.http://dinazainuddin.blogspot.com

Jumat, 20 Juni 2014

Kebijakan Publik dan Implementasi

KEBIJAKAN PUBLIK
Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn.  adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis; 3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; 4. menjangkau dampak yang amat luas ; 5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; 6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.
Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
2.Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli - Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap fix.
Berikut ini saya akan sedikit info tentang pengertian implentasi menurut para ahli. semoga info tentang pengertian implementasi menurut para ahli bisa bermanfaat.

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.”

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum.

Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.
Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemosntrasikan metode pengajaran yang diugunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002) menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.
Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

1. pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -- tt hal yg disepakati dulu;
meng·im·ple·men·ta·si·kan v melaksanakan; menerapkan: Gubernur mengharapkan agar guru-guru di Jawa Barat dapat ~ Pancasila dl profesinya

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorangInsinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya makaimpelemntasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuattadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai denganrancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasilrancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah di buat karenarancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna darisisi perancang dan rancangan itu. Maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadiapabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telahdirancang maka terjadilah kesia-sian antara rancangan dengan implementasi.Rancangan kurikulum dan impelemntasi kurikulum adalah sebuah sistem danmembentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya (konsep linearitas) dalam artiimpementasi mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman guruserta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai intikurikulum untuk memahami perancangan kuirkulum dengan baik dan benar.
Pengertian Implementasi
Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telan dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implentasi menurut para ahli.
Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002: 70) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah nermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implemantasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 11
Menurut Hanifah (Harsono, 2002: 67) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum.
Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran yang nantinya diterapkan dalam pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. (http//www.eduarticles.com/ implementasi) 12
Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. (Anonim, 2002: 53).
Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004: 67) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan memaparkan metode pengajaran yang diugunakan.
Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002: 71) menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi atau materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh 13
masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.
Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Definisi Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:

       Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

        Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Model Implementasi George C. Edward III

http://3.bp.blogspot.com/-jQwU52-oGiY/T-uz-9H-aCI/AAAAAAAAANY/MpEA3jAJD-g/s400/2012-06-28_083038.jpg

a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan  dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:
bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

3) Fasilitas (facility)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (Disposition

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Kamis, 19 Juni 2014

Proses Evaluasi Kebijakan Publik

         MAKALAH

Mata Kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik PROSES EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK"





KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rakmatnya kepada kami, sehingga kami dapat menyeslesaikan tugas diskusi berupa makalah mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik dengan judul PROSES EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK “.           Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas – tugas yang sudah di berikan kepada kami. Tugas ini banyak kendala yang dihadapi terutama terbatasnya literature dan sumber – sumber penunjang lainnya.Namun dengan tekat yang kuat serta dorongan yang berasar dari berbagai pihak, maka makalah  ini dapat diselesaikan. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari pada kekhilafan dan kesalahan, untuk itu kami  mengharapakan keritik dan saran dari semua pembaca dank kelompok yang sifatnya membangun demi untuk melengkapi dan menyempurnakan karya tulisan ini

                                            


                                                                                            Penulis







DAFTAR ISI
                                                                                                           
                                                                                                       
Kata Pengantar          
Daftar Isi 
          
BAB  I PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang         
B.     Rumusan Masalah        
C.    Tujuan Penulisan
         
BAB  II PEMBAHASA
A.       Konsep Proses
B.        Konsep Evaluasi
C.        Konsep Kebijakan    
D.       Konsep Kebijakan Publik  
E.        Konsep Proses Evaluasi
F.         Konsep Proses Evaluasi Kebijakan Publik 
     
BAB III PENUTUP
A.   Kesimpulan
B.    Saran


DAFTAR PUSTAKA
Lampiran







BAB I 

PENDAHULUAN


A.       Latar Belakang
Kebijakan Publik adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka merumuskan artikulasi kepentingan seluruh skateholder dalam rangka menyelesaikan masalah dalam kehidupan warga negara. Sehingga, dalam proses pembuatan kebijakan public pun perlu di payungi dengan payung pluralitas dimana memungkinkan seluruh skateholder untuk turut andil dalam rangka merumushkan kebijakan public. Dalam sebuah system politik terdapat empat aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu Input, Proses, Output, dan Feedback. Dalam hal input seluruh usulan dari skateholder dapat dimasukan sebagai refrensi pembuatan kebijakan public. Selanjtunya dalam hal aspek proses segala macam refrensi tersebut dicoba utuk diartikulasikan dalam bentuk kebijakan public. Dalam hal proses pengartikulasian ini tentunya kebijkan tersebut diwakili oleh lembaga legislative. Dalam kebijakan public terdapat tiga macam yaitu regulative, ekstratif, dan distribute alokatif. Dalam hal output kebijakan public tentu saja tidak akan rata kepada seluruh skateholder, hal ini dikarenakan sumberdaya yang ada tidak meungkin cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan skateholder. Hal ini menyebabkan dalam proses output seringkali kebijakan public terdapat banyak terdapat ketimpangan dan akhirnya beberapa skateholder merasa dirugikan.
Dalam proses selannjutnya yaitu feedback atau lebih sering disebut dengan proses evaluasi kebijakan. Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan evaluasi dalam proses kebijakan publik. Menurut Abidin (dalam rokhman 2008), evaluasi kebijakan merupakana langkah terakhir dalam suatu proses kebijakan dan secara lengkap mengandung tiga pengertian, yaitu :
1)         evaluasi awal, sejak dari proses perumusan sampai saat sebelum dilaksanakan (exante evaluation);
2)         evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring; dan
3)         evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelakanakan kebihakan (ex-post evaluation). Evaluasi awal dalam proses kebijakan pada umumnya dilakukan untuk menedapatkan tanggapan dari masyarakat dari kebijakan public yang dilaksanakan
pemerintah sehingga  pemerintah harus melaksanakan transparansi dalam rangka implementasi kebijakan publk. Sementara monitoring dilaksanakan dalam rangka menggali informasi mengenai kekeliruan atau ketidakcocokan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, sebagai akibat dari kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan atau karena adanya perubahan di lapangan. Selanjutnya evaluasi akhir diperlulkan untu mengidentifikasi berbagai strategi kebijakan itu sendiri maupun kelemahan dalam pelaksanaan. Tujuan akhir dari evaluasi ini adalah untuk membangun menyempurnakan kebijakan, sehingga fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapu pada keselurahan proses.
1.      Terdapat beberapa macam fungsi dari kebijakan public (Dunn dalam rokhman 2006) yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan,
2.      Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target,
3.      Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk permuasan masalah dan rekomendasi. Secara terdapat 6 kriteria dalam hal evaluasi kebijakana yaitu Efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketapatan.
Dalam proses evaluasi kebijakan public seperti yang ada diatas banyak contoh kebijakan yang bisa kita telaah.  Salah satu contohnya adalah kebijakan pilkada yang terdapat dalam uu no 22 tahun  2007 tentang pemilu. Kebijkan pilkada dalam undang-undang ini dinilai kurang rinci dalam pembahasan pilkada sehingga menyebabkan banyak kekurangan. Kecurangan-kecurangan yang ada dalam pilkada selama ini terjadi karena dalam undang-undang pemilu belum dicantumkan semisal pelaksanaan kebijakan pemimpin daerah dalam masa pemilukada sehingga dapat menaikan elektabilitas calon petahana. Selain itu politik dinasti dalam kepemimpinan politik lokal sudah tidak dapat dipungkiri seperti apa yang telah dijelaskan Siti Zuhro dalam bukunya mengenai politik lokal. Begitupula Ramlan Surbakti mengatkan bahwa pemilukada harus diatur lebih rinci dalam uu pemilukada. Dari hal ini kita dapat lihat proses evaluasi tidak hanya dilakukan oleh para pembuat kebijakan tapi lebih penting adalah masyarakat umum yang merasakan dampak kebijakan tersebut dan tentunya juga para ahli. Alhasil dari proses evaluasi kebijakan pilkada dalam uu no 22 tahun 2007 saat ini telah bergulir ruu pemilukada dalam proses pembuatan kebijakan di DPR.
1.          Kasus berdasar sebuah kebijakan public (bisa UU, Perda, Permen, keputusan pemerintah, dll. Yang hard copy kebijkan tersebut di lampirkan dalam jawaban itu
2.         Pembahasan harus mengacu kepada salah satu teori tentang evaluasi kkebijkan dan sbeuah kebijakan dievaluasi, bagaimana prosedurnya, apa targetnya dan bagaimana evaluasi kebijakan dari William N Dhun/ Palumbo/ Thomas R Dye, dll (sabatir Grindel )
3.         Untuk persiapan uts harus disiapkan materi bahan ujian yang terdiri atas makalah kelompok, naskah kebijakan dan buku tentang teori yang dikutip

B.  Rumusan Masalah
1.    Apakah pengertian proses evaluasi?
2.    Apakah pengertian kebijakan publik?
3.    Apakah tujuan proses evauasi ?
4.    Apakah peranan proses evaluasi kebijakan publik?
5.    Apakah kendala proses evaluasi kebiajkan publik?

C.    Tujuan Penulisan
1.    Mengetahui pengertian proses evaluasi
2.    Mengetahui pengertian kebiajakan publik
3.    Mengetahui tujuan proses evaluasi kebijakan publik
4.    Mengetahui peranan proses evaluasi kebijakan publik
5.    Mengetahui kendala-kendala pelaksanaan proses evaluasi kebijakan publik

D.          Manfaat Penulisan
Secara teoritis kiranya hasil penulisan ini dapat menjadi input atau sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu – ilmu sosial dalam memperkaya konsep – konsep atau teori – teori yang berhubungan dengan Proses Evaluasi dan Kebijakan Publik


BAB II
PEMBAHASAN

A.    Konsep Kebijakan
Kebijakan adalah merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan prinsip – prinsip tertentu.
Kebijakan merupakan suatu hasil analisa yang mendalam terhadap berbagai aternatif yang bermuara kepada keputusan tentang aternatif terbaik dengan pengertian
Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik,kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian
konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

B.     Konsep Kebijakan Publik
-          Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano ( 1988 : 107 ), mengatakan bahwa keijakan publik adalah pemanfaatan yang strategi terhadap sumber  sumber daya yang ada untuk memecakan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang – orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah
(Harbani Pasolong “Teori Adminsitrasi Publik Bab III (Kebijakan Publik)Hal 39  
-       Willam N. Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerntah, seperti , pertahanan  (Harbani Pasolong “Teori Adminsitrasi Publik Bab III (Kebijakan Publik)Hal 39  
-          Thomas R. Dye.Mendefinisikan kebijakan publik sbb :“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”. (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).
(Harbani Pasolong “Teori Adminsitrasi Publik Bab III (Kebijakan Publik)Hal 39  

-          James E. Anderson Mengatakan “Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

TAHAP – TAHAP KEBIJAKAN

TEORI FORMULASI KEBIJAKAN
Teori formulasi kebijakan telah dirumuskan oleh R. Dye (1995), Sembilan model secara lengkap sebagai berikut :
Teori Kelembagaan, yaitu teori yang secara sederhana mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah
Teori Proses, yaitu teori yang berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu kebijakan public merupakan poses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan berikut ;
1.      Identifikasi Permasalahan
2.      Menata agenda formulasi kebijakan
3.      Perumusan proposal kebijakan
4.      Legitimasi kebijakan
5.      Implementasi kebijakan
6.      Evaluasi kebijakan
Teori Kelompok, yaitu teori yang mengendalikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti dari teori ini adalah interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan yang terbaik
Teori Rasional, yaitu yang mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum soial gain berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki kebijakan yang memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat.
Teori Ikrementalis, pada dasarnya merupakan kritik tehadap teori rasional, para perumus tidak pernah melakaukan proses yang dipersyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memilik cukup waktu, itelektual, maupun biaya
Teori Permainana, in muncul setelah berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang muncul dan sulit diterankan dengan fakta – fakta yang tersedia.
Teori Pilihan Publik, teori ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu – individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut.
Teori sistem, Teori ini, dipolopori oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi
Teori Demokrasi, di negara – negara berkembagan belakangan ini sering mengelaborasi semua teori yang berintikan bahwa pengembalian keputusan harus seebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Bernadine R Wijaya dan Susilo Supardo (2006 :81) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasi suatu rencana ke dalam praktik.
Orang sering beranggapan bahwa implementasihanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislative atau para pengambil keputusan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh.
EVALUASI KEBIJAKAN
Badjuri dan Admin (2003:132), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting  kebijakan.
Keban (2004 : 74), Salah satu bidang penting lain yang dipergunakan untuk mengawasi  jalannya proses implementasi adalah monitoring.
               
C.       Konsep dan Tujuan Otonomi Daerah
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang di maksud Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi.Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi.
Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti :
·         Hubungan luar negeri.
·         Pengadilan
·         .Moneter dan keuangan
·         Pertahanan dan keamanan

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing
Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Sebelum membahas tentang tujuan otonomi daerah, ada prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom, yaitu:
a.       Adanya kesiapan SDM aparatur yang berkeahlian
b.      Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
c.       Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan pemerintah daerah.
d.      Otonomi daerah yang ditetapkan adalah otonomi daerah dalam koridor Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagadan, penduniaan) dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai kerja sama regional, perubahan pola atau sistem informasi global.
Melalui otonomi, diharapkan Daerah akan lebih mandiri dalam me-nentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.Pembangunan nasional juga bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil  dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

D.    Pengertian Pembangunan Politik
-          KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK
Dalam studi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan defenisi pembangunan politik, yaitu, perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992). Perubahan politik dapat diartikan ssebagai terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik oteoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila . Persoalannya ialah apakah perubahan itu bersifat progresif yaitu menuju sistuasi yang lebih baik dari yang sebelumnya ataukah bersifat regresif yakni menuju situasi yang lebih buruk dari dari sebelumnya. Contohnya adalah Indonesia masa pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter berubah ke masa reformasi yang cenderung lebih demokratis, dimana kedaulatan rakyat lebih dijunjung tinggi. Disamping itu, menurut Hungtinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989) konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, deveriatif, teologis dan fungsional:
1.      Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada Negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh Negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya.
2.      Pembanguna politik dalam artri derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya.
3.      Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Hungtington dalan Ramlan Surbakti, 1992)
4.      Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagi suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu Negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional. Untuk hal ini MPR pada era reformasi telah melakukan amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk lebih memperkuat kedaulatan rakyuat atau lebih demokratis. Misalnya, Salah satu bagian dalam amandemen tersebut dapat dilihat pada pasal 6A, yang mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat.

-          DEFENISI PEMBANGUNAN POLITIK
Dari pembahasan diatas diketahui bahwa konsep pembangunan politik berkonotasi ganda baik secara geografis, derivative, teologis, maupun fungsional. Hal ini menyebabkan sulit untuk merumuskan defenisi tunggal yang mencakup seluruh aspek dari pembangunan politik. Para penulis Indonesia seperti Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Dr. Yahya Muhaimin, dan Dr Afan Gaffar, yang menulis tentang pembangunan politik secara garis besar dalam pembahasan mengenai defenisi pembangunan politik telah mengutip atau menerjemakan defenisi pembangunan politik yang telah dikumpulkan oleh Lucian W. Pye. (Pengembang Teori Pembangunan Politik) Lucian W. Pye (1966) berhasil menginventarisir sepuluh defenisi mengenai pembangunan politik dalam bukunya “aspects of Political Develompment” dan telah diterjemahkan oleh para penulis Indonesia tersebut diatas sebagai berikut : Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Politik Sebagai Tipe Politik Masyarakat Industri, Pembangunan Politik Sebagai Modernisasi Politik, Pembangunan Politik sebagai Operasi Negara-Bangsa, Pembanguan Politik Sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum, Pembangunan Politik Sebagai Mobilisasi dan Partisipasi Masa, Pembangunan Politik Sebagai Pembinaan Demokrasi, Pembangunan Politik Sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur, Pembangunan Politik Sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan serta Pembangunan Politik Sebagai satu Aspek Proses Perubahan Sosial Yang Multidimensional.
        Namun yang ingin dibahas oleh penulis pada kesempatan ini adalah 2 (dua) Macam Defenisi Pembangunan Politik yaitu :
a.                   Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi Para ahli
ekonomi telah menunjukan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik bisa memainkan peranan penting dalam menghambat atau meningkatkan pendapatan per kapita sehingga Pembangunan Politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi (Paul A. Baran, 1975) Akan tetapi dari segi pelaksanaan, pandangan demikian pada dasarnya cenderung bersifat negative, sebab lebih mudah menunjukan pada kita tentang keadaan sistem politik yang menghambat atau menghalangi jalannya pembangunan ekonomi dari pada menjelaskan bagaimana prestasi sistem politik merangsang pertumbuhan ekonomi. Sejarah telah menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam aneka ragam sistem politik dengan berbagai kebijaksanaan umum yang ditempuh. Kelemahan dari defenisi ini adalah adanya beberapa keberatan antara lain : - Keberatan serius terhadap pandangan tentang pembangunan seperti tersebut diatas bahwa ia tidak memusatkan perhatian pada kerangka teoritis yang bersandar pada asumsi-asumsi umum, sebab dalam beberapa hal, pandangan seperti ini hanya akan berarti bahwa pemerintah menempuh kebijakan yang tepat secara ekonomis rasional. - Keberatan lain terhadap pandangan Pembangunan politik ini adalah prospek pembangunan ekonomi makin suram di banyak Negara-negara miskin yakni perekonomian suatu masyarakat berjalan lebih lambat daripada pembangunan politik. - Ada pula keberatan bahwa masyarakat di bagian terbesar Negara-negara sedang berkembang memiliki perhatian utama yang jauh lebih besar dari pada sekedar kewajiban materi.

b.      Pembangunan Politik Sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur. Banyak orang merasa
bahwa demokrasi tidak sesuai dengan pembangunan. Mereka memandang bahwa pembangunan hampir seluruhnya sebagai proses ekonomi dan proses tertib sosial. Komponen politik dari pandangan ini biasanya berpusat pada stabilitas politik yang didasarkan pada kemampuan melaksanakan perubahan secara tertib dan terarah. Stabilitas yang hanya merupakan stagnasi dan dukungan sepihak terhadap status quo jelas bukan pembangunan, kecuali jika pilihanya adalah penciptaan keadaan yang lebih buruk. Tetapi stabilitas dapat dihubungkan dengan pembangunan dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada suatu lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian dan perencanaan yang didasarkan pada prediksi yang cukup aman (Karl W. Deutsch, 1963) Pandangan ini bisa diatasi pada bidang politik karena suatu masyarakat yang proses politiknya secara rasional dan terarah mampu melaksanakan dan mengendalikan perubahan sosial dan bukan hanya menanggapi saja. Jelas lebih maju dari pada msyarakat dimana proses politiknya menjadi korban kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang mengendalikan nasib rakyatnya. Kelemah dari sistem pembangunan politik ini adalah adanya keberatan-keberatan : - Banyak persoalan yang tak terjawab seperti berapakah kadar ketertiban yang diperlukan atau diinginkan dan untuk tujuan apakah perubahan sosial itu dilakukan. - Atau apakah menghubungkan stabilitas dengan perubahan adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam impian orang-orang kelas menengah atau setidak-tidaknya dalam masyarakat yang jauh lebih baik keadaannya dari masyarakat yang terbelakang. - Menurut skala prioritas ada perasaan bahwa pemeliharaan ketertiban adalah suatu hal yang diperlukan dan diinginkan, tetapi hanya menempati urutan kedua, setelah kemampuan untuk bertindak.

E.     Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Politik

Prinsip-Prinsip Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
Untuk mewujudkan cita Negara Kesatuan yang didesentralisasikan seperti terkandun dalam Undang-undang Dasar 1945 yang penyelenggaraan pemerintahannya di daerah berlandaskan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut diciptakanlah Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini mengatur Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Daerah secara Nasional dan sejauh mungkin diseragamkan.
Adapun prinsip-prinsip yang diikuti oleh undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ini ialah:
1.      Pelaksanaan pemberian Otonom kepada Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan Rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mem-pertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya;
2.      Pemberian Otonom kepada Daerah harus merupakan Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab;
3.      Azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azasdekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula pelaksanaan azas tugas pembantuan;
4.      .Pemberian Otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian;
5.      Tujuan pemberian Otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa.
Dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan juga Undang-undang yang mengatur materi yang sama yang berlaku sebelumnya, maka terbentuklah Daerah-daerah Otonom di seluruh Indonesia, baik yang berstatus Kota (Kotamadya Daerah Tingkat II) maupun yang berstatus bukan kota (Kabupaten Daerah Tingkat II) yang sedikit banyaknya seragam baik dalam urusan, kewenangan, maupun dalam perangkat pemerintahannya. Disamping itu terbentuk pula Daerah-daerah Otonom Tingkat I, baik yang berstatus Daerah Istimewa maupun yang tidak berstatus Daerah Istimewa yang sekaligus merupakan Wilayah administratip Propinsi yang melingkupi Daerah-daerah Otonom Tingkat II. Juga Daerah-daerah Otonom Tingkat I ini sedikit banyaknya seragam dalam urusan, kewenangan, perangkat pemerintahan dan sebagainya.
Tuntutan akan keseragaman ini diperjelas oleh berbagai peraturan pelaksanaan antara lain termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah dan Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalm konsideran “Menimbang” dari kedua Keputusan tersebut secara jelas menyebutkan”.... serta untuk sejauh mungkin menyeragamkan organisasi...”
Keinginan akan adanya keseragaman ini adalah wajar, mengingat Negara RI adalah Negara Kesatuan, namun tidak boleh dilipakan bahwa sifat-sifat dan keadaan-keadaan Daerah tertentu kadang-kadang menuntut perlakuan khusus yang berbeda dengan daerah tertentu lainnya.
Pasal dalam Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang didesentralisasikan (decentralized union state atau gedecentraliseerde eendheidsstaat). Hal ini mempunyai konsekwensi bahwa Pemerintahan harus melaksanakan politik desentralisasi yang realisasinya berupa penyerahan sebagian urusan (dan tentunya juga sebagian kewenangan) Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Daerah tingkat atasnya ke Daerah yang lebih rendah agar dengan demikian tercipta pemerintahan yang berdaya guna, sekaligus kepentingan-kepentingan Daerah dapat diurus secara lebih baik sesuai dengan sifatnya dan keadaan Daerah yang bersangkutan.
Sementara itu disadari pula bahwa sebagai Negara Kesatuan, Pemerintah Pusat masih memiliki banyak kewenangan dan urusan yang tidak mungkin diserahkan kepada Daerah disamping masih harus mengawasi atau mengkontrol urusan atau kewenangan yang telah diserahkan kepada Daerah, yang penyelenggaraan kedua hal tersebut dapat memakai sistem dekonsentrasi dan sistem tugas pembantuan (medebewind).
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah kepada pejabat-pejabatnya yang ada di Daerah, sedangkan tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Dengan singkat dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah di Daerah dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

F.                 Kendala Pelaksanaan Otonomi Daerah
Selama hampir seperempat abad kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Otonomi Daerah disini diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri adalah Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Pada hakekatnya Otonomi Daerah disini lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Diantaranya yang paling menonjol adalah dominasi Pusat terhadap Daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan Daerah terhadap Pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya. Demikian juga dengan sumber keuangan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh Pusat.
Beranjak dari kondisi tersebut timbul keinginan Daerah agar kewenangan pemerintahan dapat didesentralisasikan dari Pusat ke Daerah. Akhirnya tanggal 7 Mei 2001 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kembali pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah disini diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut maka dimulailah babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Kebijakan Otonomi Daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Namun demikian lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan dominasi kekuasaan Pusat yang dirasakan Daerah selama ini. Berbagai permasalahanpun muncul sebagai ekses implementasi kebijaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijaksanaan Otonomi Daerah yang diatur oleh UU 22/1999 adalah kurang tepat, sehingga perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan ke-bijaksanaan Otonomi Daerah tersebut secara umum dapat kita klasifikasikan dari beberapa aspek antara lain; aspek politik, aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek aparatur pemerintahan baik Pusat maupun Daerah dan aspek masyarakat.
Kendala berikut dalam implementasi kebijaksanaan Otonomi Daerah adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia aparatur baik di Pusat dan Daerah. Keterbatasan kapasitas ini menimbulkan perbedaan persepsi dalam menafsirkan dan memahami konsep dan semangat Otonomi Daerah. Kondisi ini akan menghambat percepatan implementasi kebijaksanaan Otonomi Daerah. Sebagian di antaranya merasa takut akan kehilangan kekuasaan dan sebaliknya sebagian lagi kebablasan dalam menerapkan Otonomi Daerah. Kondisi SDM aparatur tersebut sebenarnya tidak terlepas dari sistem kerja dan regulasi yang berlaku selama ini, sehingga mengakibatkan mereka seperti kehilangan kreatifitas dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya.
Sedangkan dari aspek masyarakat sendiri kendala yang tampak adalah kondisi masyarakat yang sudah cukup lama terabaikan. Berbagai program pemerintah selama ini sebagian kurang menyentuh kepentingan masyarakat karena direncanakan secara top down . Sehingga kebijaksanaan Otonomi Daerah tersebut disambut secara beragam oleh masyarakat. Walaupun tanggapan masyarakat cukup beragam, namun secara umum masyarakat cukup antusias dalam menymabut kebijaksanaan Otonomi Daerah.

Hanya saja sebagian kurang yakin apakah Pusat sudah sepenuh hati dalam mengimplementasikan kebijaksanaan ini.
a.       Dari pengalaman melaksanakan kebijaksanaan Otonomi Daerah semenjak Januari 2001 dapat disimpulkan beberapa kendala yaitu antara lain :
Belum memadainya regulasi atau peraturan pelaksanaan kebijaksanaan Otonomi Daerah.
b.      Terdapatnya inkonsistensi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijaksanaan Otonomi Daerah.
c.       Belum terdapatnya persamaan persepsi dalam menafsirkan kebijaksanaan Otonomi Daerah dari berbagai kalangan.
d.      Terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan kebijaksanaan Otonomi Daerah.

G.                Melihat Dampak Dari Problematika Otonomi Daerah
Otonomi daerah yang hingga saat ini menghasilkan problem berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan rakyat seperti apa yang dicita-citakan. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai wujud otonomi daerah tidaklah terlaksana sepenuhnya.Sehingga, problem tersebut memberikan dampak pada pelaksanaan pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi itu sendiri.
Otonomi yang seluas-luasnya berdampak pada daerah yang lepas kontrol.Lepas kontrol, maksudnya pemerintah daerah dengan semaunya melaksanakan urusan pemerintahan. Daerah membuat instansi teknis dan pelaksana  semaunya dengan tidak mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Misalnya, Dibentuk Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Kota yang seharusnya bisa digabungkan menjadi Dinas Kebersihan dan Tata Kota.Peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah memberi pembebanan pada rakyat bukan untuk kepentingan rakyat.Misalnya, perda mengenai retribusi pajak 

BAB III
PENUTUP

A.                Kesimpulan
  Berdasarkan pembahasan pada Bab II, kita dapat memperoleh beberapa point kesimpulan.
1          Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dsan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2          Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.
3          Pencangana otonomi daerah ditujukam untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang,Ekonomi, Sosial, Politik, Menhankam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

B.        Saran
Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan.
Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Pihak-pihak tersebut seharusnya tidak bertindak egois dan melaksanakan fungsi serta kewajibannya dengan baik.


DAFTAR PUSTAKA

Posolong Harbani,.2007. Teori Administrasi Publik. Makasar. Alfabeta

Nugroho Riant.2012.Pubic Policy.edisi refisi.Elex Media Komputindo Kelompok
Gramedia Jakarta

Nugroho Riant. (2006). Kebijakan Publik :  Formulasi,Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta:
PT Elex Media komputindo

Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT.
Reflika Aditama, 2008

Widjaja, HAW.2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Widjaja, HAW.2007. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada


Lampiran ;

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-otonomi-daerah-makalah.html

http://ibnunurafandi.blogspot.com/2010/05/latar-belakang-otonomi-daerah.html

http://mollo-mutis.blogspot.com/2012/11/pengertian-pembangunan-politik.html

Sumber lain :
UU RI. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

UU RI. 2004. Undang-Undang Ripublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah