Kamis, 18 Juli 2013

PENTINGNYA KUALITAS PELAYANAN DALAM GOOD GOVERNANCE



PENTINGNYA KUALITAS PELAYANAN DALAM GOOD GOVERNANCE

BAB I
PENDAHULUAN

       A.    Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari – hari pelananan di suatu instansi semakin hari semakin menurun.Dapat di lihat de setiap instansi manapun dengan mengedepankan orang – orang yang memiliki jadatan atau yang berduit.Dalam hal ini pentingnya suatu pelayanan di suatu instansi manapun harus mengutamakan kualitas dari pelayanan itu sendiri baik di instansi swasta maupun di pemerintahan.Pentingnya kualitas pelayanan itu sendiri banyak membawa dampak, dengan pelayanan yang baik di suatu instansi dapat memajukan instansi itu sendiri dan tercapainya kualitas pelayanan itu sendiri.
Pelayanan saat ini masih kurang dari yang di inginkan dan belum sesuai dengan kualitasnya, walaupun seudah berjalan dengan semestinya.Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara Iangsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.
Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik.
Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Pelayanan publik juga merupakan bagian yang krusial dalam praktek negara demokrasi, bahkan banyak ahli mengatakan bahwa pelayanan publik sebagai demokrasi dalam artian yang sebenarnya karena demokrasi sebagai konsep hanya dapat dirasakan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya.Dengan tingkat heterogenitas dan penyebaran yang luas, maka sangatlah rentan bagi suatu pemerintahan dapat memenuhi kebutuhan layanan masyarakat sesuai dengan tingkat kebutuhan apalagi tingkat kepuasan rakyat.Dalam konteks ini layanan menjadi tolok ukur penting untuk melihat perjalanan demokrasi dan desentralisasi.

B.    Rumusan masala
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalahnya yaitu 
1.      Apakah ada keterkaitan kualitas pelayanan dengan good governance? 
2.      Apakah good governance dapat mempengaruhi atau mengubah kualitas pelayanan?

     C.    Tujuan penelitian
     Tujuan dari penelitian ini yaitu 
 1.    Untuk mengetahui kualitas pelayanan saat ini sudah berjalan dengan semestinya atau belum? 
 2.  Untuk mengetahui apakah good governance dapat memiliki peran penting di dalam kualitas
   pelayanan itu sendiri?

     D.    Manfaat penelitian
Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini yaitu:
1. Manfaat ilmia: diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah agar supaya dapat
    menjalankan pelayanan sesuai dengan kualitas yang ada. 
2. Manfaat praktis: diharapkan dapat dijadikan sebagai input atau sebagai bahan masukan kepada
    pemerintah terhadap masalah yang saya angkat ini. 
3. Manfaat pribadi: dapat mencari tau pentingnya kualitas pelayanan dalam good governace.


BAB II
KERANGKA TEORI

     A.    Pengertian kualitas pelayanan
      Pengertian kualitas pelayanan adalah totalitas karakteristik suatu konsep pelayanan yang mencakup seluruh aspek pelayanan, dan toluk ukur kualitas pelayanan itu adalah dapat memberi kepuasan kepada para pelanggan atau penerima layanan.Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan Permasalahan konsumen/pelanggan.Kualitas pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan, melainkan berdasarkan persepsi masyarakat (pelanggan) penerima layanan.Pelangganlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan.
Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal.Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.Dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan tergantung kepada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan masyarakat (para penerima layanan) secara konsisten.
  
       B.     Pengertian good governance
Good government adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.
Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda
Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah.Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negra pada semua tingkat.Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.
Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance,yaitu 
         1.      Akuntabilitas, 
         2.      Transparansi, dan 
         3.      Partisipasi Masyarakat.



BAB III

PENTINGNYA KUALITAS PELAYANAN DALAM GOOD GOVERNANCE

Pelayanan Publik Dalam Konsep Good Governance. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.
Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara yang harus mempunyai wewenang. Seiring dengan perkembangan, fungsi pemerintahan ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (public sevice). Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara Iangsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.
Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik.
Pelayanan itu sendiri adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan Permasalahan konsumen/pelanggan.Sedangkan good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik, pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula, sebaliknya pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik. Dalam hal ini juga pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat dengan konsep negara kesejahteraan (welvaartstaat) melalui instrumen hukum yang mendukungnya, hal ini boleh dilakukan agar dapat terlaksananya pelayanan publik dengan baik serta terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai konsumen dalam pelayanan publik welvaartstaat ini sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara dalam pelayanan publik.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma darirule government menjadi good governance, dalam paradigma dari rule government penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata tetapi harus melibatkan intern birokrasi maupun ekstern birokrasi. Citra buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem ini telah dianggap sebagai tujuan bukan lagi sekadar alat untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Kenyataannya, birokrasi telah lama menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara.


  1. Dampak krisis terhadap perkembangan wilayah
   Krisis yang dirasakan Indonesia jauh lebih parah dari berbagai negara lain di Asean khususnya. Asia umumnya, akan tetapi dampak krisis tidak terasa secara merata diseluruh Indonesia. wilayah-wilayah tertentu merasakan dampak krisis yang sangat parah. wilayah lain terkena dampak yang tidak terlalu besar, bahkan walaupun sesaat menikmati keuntungan dari krisis ini. yang menarik adalah wilayah-wilayah yang terkena krisis justru wilayah-wilayah yang sebelum krisis mengalami pertumbuhan yang tinggi.
 Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan LPE (laju pertumbuhan ekonomi) sebesar 13,20%. DKI, sebagai wilayah paling berkembang di Indonesia, mengalami penurunan tingkat PRDB (produk domestik regional bruto) lebih tinggi, yaitu sebesar 17,63%. jawa barat juga demikian. penurunan PDRB di pulau sumatera ternyata tidak merata. sumatera utara yang relatif sudah berkembang dari wilayah lainnya di sumatera, mengalami penurunan yang terbesar yaitu 11,76%. sumatera barat, yang relatif kurang berkembang dari sumatera utara dan perekonomiannya lebih bertumpu pada sektor primer, mengalami penurunan yang jauh lebih kecil, yaitu sebesar 6,41%. pulau Kalimantan secara keseluruhan hanya mengalami penurunan sebesar 3,18%, pulau Sulawesi secara keseluruhan juga mengalami penurunan yang kecil, yaitu sebesar 4,65%. disamping Indonesia secara keseluruhan, serta wilayah-wilayah Indonesia yang semua mengalami penurunan. irian jaya tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami kenaikan PDRB yang sangat tinggi, yaitu sebesar 12,53%. hal ini merupakan berkah dari krisis moneter. sangat dimungkinkan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga dalam rupiah terhadap hasil tambang yaitu tembaga, emas, dan minyak bumi yang diekspor.
Jika melihat wilayah yang lebih kecil, perbedaan dampak krisis ini juga terlihat dengan jelas.ambil contoh jawa barat. penurunan PDRB jawa barat secara keseluruhan, sebagaimana tadi telah dinyatakan, adalah 17,78%. ternyata, wilayah-wilayah yang selama ini memiliki perkembangan sangat tinggi, yaitu Botabek, mengalami penurunan yang terbesar. kabupaten bekasi mengalami PDRB sebesar 21,36%, kotamadya bekasi 20,80%. kabupaten tangerang sebesar 9,29%, kodya tangerang sebesar 17,56%, kabupaten bogor 20,62%, kotamadya bogor 16,65. wilayah-wilayah lain, yang selama ini kurang berkembang, mengalami penurunan yang lebih kecil dari nilai penurunan yang dialami jawa barat secara keseluruhan. contohnya, tasikmalaya 13,21%, kabupaten ciamis 9,25%. bahkan kuningan, yang dianggap sebagai wilayah kurang berkembang, hanya mengalami penurunan 5,66% (BPS jawa barat, 1998). jadi, terlihat bahwa pola yang dialami Indonesia, dimana wilayah yang sudah berkembang mengalami dampak krisis yang lebih besar, terjadi juga dijawa barat.
Hal seperti di atas terjadi karena secara sektoral pun dampak krisis tidak terjadi secara merata.sektor-sektor tertentu, terutama sektor-sektor yang mendapatkan kemudahan sehingga berkembang dengan pesat selama pemerintahan orde baru, pada masa krisis menurun dengan drastis. sektor-sektor yang menurun dengan drastis, berturut-turut adalah sektor bangunan sebesar 32,07%, keuangan, penyewaan bangunan dan jasa perusahaan (termasuk bank) sebesar 11,63%, perdagangan, restoran dan hotel sebesar 6,28%, serta industri manufacturing sebesar 10,19%. yang lainnya mengalami penurunan dengan angka yang lebih kecil atau bahkan ada yang naik seperti listrik, gas, air minum mengalami kenaikan sebesar 11,96% (BPS, oktober 1999). di jawa barat pun terjadi hal yang serupa.
Apabila dicermati, sektor-sektor yang menurun dengan drastis tersebut adalah sektor-sektor yang perkembangannya pada masa orde baru didorong dengan berbagai kemudahan.sektor bangunan (termasuk real-estate) berkembang dengan pesat karena kemudahan memperoleh kredit dari bank, serta kemudahan lainnya, seperti pembebasan tanah dari rakyat. sektor perbankan berkembang dengan pesat dengan adanya pakto 1988. pengangkutan jalan raya berkembang dengan pesat dengan kebijaksanaan swastanisasi pembangunan jalan yang disertai berbagai kemudahan PMA dan PMDN. banyak lagi kemudahan yang diberikan pada sektor-sektor tersebut akibat kebijakan yang berorientasi pada industrialisasi di masa orde baru. adanya berbagai kemudahan ini menyebabkan dampak yang tidak sehat sehat secara ekonomis bagi perkembangan dunia usaha. adanya krisis menyebabkan semua usaha ini menjdai hancur. lokasi dari semua sektor ini terletak pada wilayah-wilayah yang telah berkembang tersebut. akibatnya, pada masa krisis, wilayah-wilayah yang telah berkembang seperti yang disebutkan diataslah yang mengalami dampak yang paling parah.


  1. Bekasi sebagai salah satu wilayah yang terkena krisis okjenkansil@yahoo.com
Bekasi adalah salah satu wilayah di Jawa barat yang terletak disebelah timur DKI Jakarta.wilayah Bekasi yang terdiri atas kabupaten dan kodya Bekasi, berbatasan langsung dengan DKI. akibat dari lokasinya ini, hubungan antara Bekasi dengan DKI sangat erat, terlihat misalnya dalam interaksi yang sangat tinggi antara Bekasi dengan DKI. bis yang menghubungkan Bekasi dengan DKI mencapai hampir 50% dari seluruh bis antarkota yang ada di Bekasi (DLLAJR Bekasi, 1998). interaksi ini diperkuat pula oleh adanya kereta disel yang berangkat rata-rata 30 menit sekali pagi dan sore hari.
Demikian juga dengan kereta listrik yang berangkat dari Bekasi 15 kali sehari menuju Jakarta (Perumka Kodya Bekasi, 1999).dengan sarana angkutan umum  yang sudah sedemikian intensif pun, kemacetan pada mulut-mulut tol masih terjadi, terutama oleh kenderaan-kenderaan pribadi yang melaju dari Jakarta ke Bekasi. dengan lokasi kodya Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI, ditambah pula dengan pembangunan perumahan dan industri yang berupa pita disekitar jalan tol Jakarta-Cikampek, maka secara fisik, Bekasi sudah dapat dikatakan bersatu dengan Jakarta, menjadi bagian dari mega-urban Jakarta. Bekasi merupakan limpahan (spill-over) dari DKI.kegiatan industri yang tidak tertampung lagi oleh DKI, terutama setelah DKI mencanangkan dirinya sebagai kota pelayanan (service city), meruyak ke Bekasi (dan ke tangerang, bahkan sampai serang). penduduk yang mempunyai pekerjaan di DKI, banyak yang bertempat tinggal di Bekasi. sebaliknya, industri di Bekasi pun, tenaga kerjanya banyak yang tinggal tinggal di DKI. peluang ini menyebabkan tumbuhnya industri konstruksi berupa penyediaan perumahan dalam bentuk real estate bahkan sampai kota baru. untuk memenuhi kebutuhan industri ini, sektor pertambangan, berupa pertambangan galian C (pasir, batu, dsb), juga berkembang pesat. disamping itu, industri jasa juga berkembang dengan baik. dengan demikian, ekonomi Bekasi terutama ditunjang oleh sektor industri manufaktur, konstruksi, serta jasa berupa perdagangan, hotel dan restoran. hal ini dapat dilihat dari kontribusi tiap sektor pada tahun 1997 (sebelum  krisis) terhadap PDRB.


  1. Dampak krisis terhadap Bekasi
Keadaan sangat berubah setelah adanya krisis.investasi di sektor industri, baik berupa PMA maupun PMDN turun dengan tajam. hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang menghentikan atau mengurangi kegiatannya sehingga terjadi pengangguran yang besar. tingkat pengangguran diperparah lagi oleh berhentinya sektor bangunan dan konstruksi. secara fisik, hal ini menyebabkan terbengkalainya pembangunan gedung setengah jadi sehingga kota seakan-akan dimakan rayap. secara ekonomis, sektor jasa dengan demikian ikut terkena. lahan yang sudah dibebaskan tidak segera dibangun sehingga jumlah lahan tidur meningkat. jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan meningkat. pendapatan asli daerah menurun.

1.      Dampak krisis terhadap perekonomian Bekasi
Dampak krisis yang dirasakan Bekasi lebih berat daripada dampak krisis yang di alami Indonesia secara keseluruhan. jika pada tahun 1998 penurunan PDB Indonesia mencapai 14,79%, penurunan PDRB Bekasi lebih besar, yaitu 21,36%. hal ini terjadi karena sektor industri manufaktur, konsruksi, perdagangan, hotel, dan restoran mengalami penurunan yang sangat tinggi. padahal, terutama industri manufaktur merupakan sektor yang memiliki peran yang sangat besar di Bekasi. walaupun kontirbusinya terhadap PDRB tidak terlalu besar, tetapi karena sektor pertambangan juga mengalami penurunan yang sangat besar, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, sektor pertanian di Bekasi mengalami penurunan, walaupun bukan disebabkan oleh krisis. sejak tahun 1995, pertanian Bekasi sudah mengalami penurunan, terdesak oleh industri manufaktur. pada tahun 1997 saja, sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 17,21% (kabupaten Bekasi dalam angka, 1998).
Investasi mengalami penurunan yang sangat besar.nilai investasi serta banyaknya proyek baik PMA maupun PMDN mengalami penurunan. penurunan ini berpengaruh terhadap banyaknya tenaga kerja yang diserap, sehingga pengangguran tidak dapat dihindarkan. kemampuan pemerintah daerah pun mengalami penurunan. penerimaan Pemda untuk tahun 1997/1998 hanya mencapai 93% dari target, padahal pada masa sebelum krisis selalu melampaui target. penerimaan tahun 1998/1999 memang melampaui target, tetapi target yang ditentukan hanya 36 miliar rupiah. besarnya pengeluaran rutin tetap seperti semula, hanya pengeluaran pembangunan ditekan dari 73 miliar rupiah pada tahun 1997/1998 menjadi 27 miliar rupiah pada tahun 1998/1999. dengan penekanan ini pun, anggaran masih mengalami defisit sebesar lebih dari 48 miliar rupiah (Dispenda Dati II Kabupaten Bekasi 1999).

2.      Dampak krisis terhadap sektor kependudukan
Penurunan investasi, baik sektor industri manufaktur maupun sektor lainnya, menyebabkan tenaga kerja yang terserap pun mengalami penurunan. disektor PMA saja, tenaga kerja yang terserap menurun dari 27.623 pekerja pada tahun 1997/1998 menjadi 18.070 pada tahun 1998/1999, disektor PMDN, tenaga kerja yang terserap menurun dari 16.512 pekerja pada tahun 1997/1998 menjadi 5.399 pekerja pada tahun 1998/1999 (badan koordinasi penanaman modal, daerah propinsi jawa barat 1999). penurunan penyerapan tenaga kerja ini belum lagi memperhitungkan sektor-sektor informal yang sering tidak tercatat dalam statistik. hal ini menyebabkan angka pengangguran yang tinggi. karena banyak penduduk Bekasi merupakan penduduk migran dari daerah lain yang datang ke Bekasi untuk mencari pekerjaan, maka penurunan penyerapan tenaga kerja ini mempengaruhi perkembangan penduduk. untuk pertama kalinya sejak masa orde baru yaitu pada tahun 1998/1999, penduduk bekasi mengalami perkembangan yang negatif (Bekasi dalam angka, 1998).

3.      Dampak krisis terhadap lingkungan fisik
   Walaupun tidak ada laporan tertulis, akan tetapi dampak krisis terhadap lingkungan fisik jelas terlihat dengan dihentikannya pembangunan perumahan dan industri. akibatnya, bangunan yang tidak selesai terlihat menjdai kerangka yang sangat menganggu pemandangan. akibat fisik yang lain, terlihat dari tidak adanya perumahan baru yang dibangun dan dijual, tidak adanya permintaan IMB sepanjang tahun 1998, serta makin meluasnya lahan tidur. dibeberapa lokasi, lahan tidur ini dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk pertanian.

  1. Analisis terhadap dampak krisis bagi Bekasi   
Uraian diatas mengungkapkan bahwa Bekasi menderita dampak krisis lebih besar dibandingkan dengan Indonesia serta wilayah lainnya dijawa barat.dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal itu terjadi karena:

1.                  Pertumbuhan ekonomi Bekasi yang pesat hanya terjadi pada sektor tertentu saja, terutama sektor industri diikuti oleh sektor konstruksi (perumahan dan properti), perdagangan, hotel, dan restoran. sektor pertambangan (galian C) juga terangkat oleh sektor konsruksi. perbankan juga berkembang dengan pesat. semua sektor diatas, terutama sektor industri, boleh dikatakan mempunyai kaitan yang sangat lemah dengan kegiatan ekonomi lokal Bekasi. industri yang berkembang di Bekasi adalah industri yang berorientasi ekspor, yang dapat dilihat dari besarnya nilai ekspor Bekasi. bahan bakunya juga terutama merupakan bahan baku impor yang juga dapat dilihat dari besarnya nilai impor Bekasi. industri ini tidak merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, serta efek penggadanya pun sangat kecil. ketergantungan pada impor menyebabkan industri ini mengalami kehancuran pada saat krisis moneter terjadi. naiknya nilai ekspor tidak dapat mengimbangi kenaikan nilai impor yang sangat tinggi. krisis politik yang terjadi menyusul krisis ekonomi dan moneter juga menjadi faktor penyebab investasi menurun. krisis moneter juga menghantam pengembangan perumahan karena bunga pinjaman dan hutang dalam dolar yang melonjak setelah krisis moneter, serta bekunya modal karena pasaran properti yang sangat lesu. hampir tidak ada rumah yang terjual pada waktu krisis moneter. krisis moneter juga menyebabkan kegiatan perbankan terhantam. pada bulan mei 1999, sejumlah bank dilikuidasi. industri, konstruksi, jasa, serta perbankan, merupakan sektor yang merupakan sektor utama Bekasi. pada saat krisis moneter, justru kegiatan sektor inilah yang mengalami hantaman yang paling hebat. dengan demikian, pada saat krisis, wilayah Bekasi, mengalami hantaman yang jauh lebih besar. sektor ini mendapat hantaman yang besar karena sebelum krisis, sektor ini berkembang dengan berbagai kemudahan. perkembangan industri mendapat kemudahan dalam program PMA dan PMDN serta dalam beberapa hal. kemudahan yang dapat digolongkan sebagai KKN (korupsi,kolusi, dan nepotisme). perkembangan perbankan mendapat kemudahan dengan pakto 1988. perkembangan industri konstruksi mendapat berbagai fasilitas dari pemerintah, baik Pemda maupun pemerintah pusat. misalnya, kemudahan dalam perizinan dan pembebasan tanah. adanya kemudahan tersebut menyebabkan perkembangan yang kurang sehat dalam industri tersebut. sebagai contoh, ICOR berbagai industri di Indonesia yang sangat tinggi, terutama industri yang mempunyai CR4 yang tinggi (Nurzaman, 1996). pemilikan bank sering berada pada tangan yang sama dengan industri atau pengembangan yang memanfaatkan kredit dari bank tersebut (bank Lippo-Lippo City, Modern Bank-Modern Land, dsb). dengan berbagai kemudahan dalam memperoleh kredit, faktor spekulasi dalam industri konstruksi/perumahan sangat besar. hal ini terbukti dari tingkat hunian yang rendah dari kompleks perumahan yang telah tebangun serta luasnya lahan tidur.
2.                  Perkembangan yang pesat dari sektor diatas tidak memiliki kaitan yang cukup dengan kekuatan ekonomi lokal. pada beberapa kasus, perkembangan yang tinggi bahkan mematikan kekuatan ekonomi lokal. sebagaimana telah dikatakan di atas, industri yang berkembang, tidak atau kurang berkaitan dengan industri lokal. industri yang berkembang hanya memanfaatkan buruh yang murah. buruh yang murah ini pun kebanyakan berasal dari daerah lain (migran). perkembangan industri serta perumahan dengan semua fasilitasnya sangat memerlukan lahan yang ekstensif. hal ini menyebabkan terjadinya alih guna lahan. penduduk setempat (biasanya petani) kehilangan lahan dan sekaligus kehilangan mata pencaharian tradisionalnya. sektor pertanian menurun dengan drastis. sektor pertambangan (galian C), yang diperlukan untuk perkembangan industri konstruksi pun, mengambil lahan penduduk setempat. pada saat krisis, dengan terpuruknya sektor industri, pertambangan, konstruksi, dan perbankan, Bekasi tidak mempunyai dasar ekonomi yang lain, karena sektor pertanian, industri kecil/tradisional, serta kekuatan ekonomi lokal lainnya tidak lagi mempunyai peranan yang berarti.


E.     Membangkitkan kembali wilayah yang terkena krisis
Perkembangan wilayah yang terkena dampak krisis yang besar adalah wilayah-wilayah yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai kemudahan pada masa orde baru.kemudahan tersebut sekarang sukar atau tidak tepat untuk diberikan lagi. investasi asing pun, dengan keadaan yang tidak pasti seperti sekarang ini, masih ragu-ragu untuk kembali. dengan demikian, untuk dapat bangkit lagi, wilayah-wilayah ini harus mencari kekuatan baru yang berasal dari wilayahnya sendiri.

1.         Perkembangan demi kepentingan lokal versus kepentingan eksternal
Perkembangan Bekasi yang pesat selama ini, terbukti lebih merupakan perkembangan yang datang dari luar wilayah Bekasi.kepentingan itu berasal dari kepentingan nasional, kepentingan daerah yang lebih tinggi, yaitu propinsi jawa barat, serta kepentingan daerah tetangganya, yaitu DKI. kepentingan nasional, menekankan pengembangan industri demi perkembangan ekonomi yang lebih tinggi. industri yang didorong untuk berkembang adalah industri multinasional yang berelokasi dari negara asalnya ke negara-negara berkembang. negara-negara berkembang berusaha menangkap industri ini dan bersaing dengan negara berkembang lainnya untuk mendorong perkembangan ekonomi yang tinggi bagi negaranya (Douglass, December 1998:2).
Dengan lokasi Bekasi yang sangat menguntungkan, yaitu dekat dengan pusat ekonomi nasional (Jakarta), dekat dengan pelabuhan utama, prasarana yang sudah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya, Bekasi menjadi pusat dari relokasi industri ini di Indonesia.perkembangan Bekasi sangat pesat. hal ini menarik minat jawa barat. perkembangan Bekasi didorong pula oleh pemerintah daerah jawa barat, sehingga perkembangan Bekasi dan wilayah lainnya yang serupa (Tangerang dan Serang) didorong agar dapat menjadi kubub pertumbuhan yang diharapkan dapat meneteskan perkembangan ke wilayah lainnya di jawa barat (pola dasar pembangunan jawa barat, Pemda Jabar, 1993-46).
DKI Jakarta pun menarik keuntungan dari perkembangan Bekasi ini.dengan semakin pesatnya perkembangan Jakarta, Jakarta mencanangkan diri sebagai service city, dan industri didorong keluar dari Jakarta. salah satu wilayah bagi lokasi industri ini adalah Bekasi.
Dengan demikian, terlihat bahwa perkembangan yang pesat dari Bekasi, bukan semata-mata berasal dari inisiatif Bekasi sendiri, akan tetapi lebih banyak karena dorongan dari luar. hal ini bertentangan dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat Bekasi sendiri. dengan perkembangan yang cepat ini, masyarakat Bekasi menjadi tersisih karena kehilangan lahannya, dan dalam mencari pekerjaan disektor yang cepat berkembang mereka kalah bersaing dengan pendatang dari luar yang lebih terampil dan lebih ulet. industrialisasi serta perkembangan yang pesat pun tidak terlalu banyak mengunguntungkan Pemda Bekasi, karena PPN dan PPH dari industri tidak jatuh ketangan Pemda, akan tetapi kepemerintah pusat. dari perkembangan yang pesat ini, Pemda hanya mendapat retribusi serta biaya-biaya perizinan. padahal, akibat dari perkembangan industri, seperti pencemaran lingkungan, harus ditanggung oleh masyarakat serta pemerintah setempat.
Dengan demikian, suatu cara yang diharapkan dapat membangkitkan kembali wilayah Bekasi adalah mengubah kepentingan perkembangan Bekasi, dari kepentingan dan orientasi nasional, menjadi kepentingan dan orientasi Bekasi sendiri. perkembangan yang berorientasi pada kepentingan lokal ini, yang biasa disebut sebagai konsep local economic development atau pengembangan ekonomi lokal, merupakan alternatif dari pendekatan dalam pembangunan.

2.      Pendekatan pengembangan ekonomi lokal sebagai alternatif
Pendekatan ekonomi lokal tumbuh karena didasari bahwa pencapaian perkembangan ekonomi tidak dapat dilihat hanya dari ukuran ekonomi saja. selain itu disadari pula bahwa dalam membangun kepentingan perusahaan multinasional yang menjadi andalan dalam perkembangan nasional, sering tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal, para pekerja, atau bagian dari masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan (Blakeley, 1989:57). dalam PEL atau pembangunan ekonomi lokal, kekuatan masyarakat lokal, serta sektor swasta. kerjasama ini merupakan suatu proses untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih bervariasi dan merangsang tumbuhnya kegiatan ekonomi dalam suatu zona ekonomi yang terdefinisi secara baik. lapangan kerja ini ditujukan bagi masyarakat lokal, dan inisiatif dipegang oleh unsur-unsur lokal, jadi merekalah yang berperan aktif (Blakeley, 1998:73 dan 789). pendekatan PEL ini baru mendapat perhatian, ketika pada tahun 1980-1990-an, negara-negara Amerika Utara dan Eropa berusaha melawan dampak dari restrukturisasi ekonomi dunia. sebagai efek globalisasi, banyak kota di Amerika Utara dan Eropa yang perekonomiannya mengalami kemunduran akibat relokasi industri ke negara berkembang. untuk membangkitkan kembali perekonomian mereka, kota-kota ini menerapkan pendekatan PEL. walaupun demikian, sebenarnya PEL ini bukan ‘temuan’ tahun 1980-an. India pada abad ke 19 serta Afrika Selatan pada tahun 1920-an sudah melakukan pendekatan investasi lokal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal (Rogerson, 1995:vii).
 Salah satu cara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal adalah dengan membentuk kawasan berikat (export processing zone) atau zona ekonomi khusus (special economic zone). biasanya, inisiatif untuk membentuk zona ini datang dari pemerintah pusat. akan tetapi, pada tahun 1970, pemerintah negara bagian penang di Malaysia mengambil inisiatif untuk membentuk 4 zona perdagangan bebas sebagai reaksi atas kemunduran ekonominya karena tersedot oleh kuala lumpur. pendirian zona perdagangan bebas ini dimotori oleh inisiatif setempat dan penanam modalnya pun ditujukan bagi penanam modal setempat. industri yang dirangsang untuk tumbuh adalah industri yang berorientasi ekspor. keberhasilan negara bagian penang dalam program ini kemudian ditiru oleh negara bagian lain di Malaysia (Rogerson, 1995:vii). Brazil mengalami pengalaman yang hampir sama pada tahun 1980-an. kota Toledo dan Cambe mengalami krisis karena ditinggal oleh industri footloose yang memang sering mudah lari. untuk memulihkannya, kedua kota ini membangun ‘industri masyarakat’ yang inisiatif, modal, keahlian, dan tenaga kerjanya berasal dari kedua kota itu sendiri. modal dikumpulkan dari penduduk yang terkena PHK dengan menjual saham dari rumah ke rumah. modal tersebut dipakai untuk membeli alat penyamak kulit. kulit yang telah di samak, dikembalikan lagi kepada penduduk yang sebelum datangnya modal asing, memang telah mempunyai tradisi dalam pembuatan barang dari kulit. hasil dari industri itu mulai dari kulit hasil samakan, tas wanita, sepatu, sampai bola sepak yang bermutu tinggi merupakan barang ekspor. bahkan banyak di antaranya yang dipercaya untuk diberi label merek yang sudah terkenal (Rogerson, 1995;vii). 
BAB IV
PENUTUP
    A.    KESIMPULAN
Pentingnya kualitas pelayanan dalam suatu instansi manapun dapat di pengaruhi oleh good governance atau pemerintahan yang baik.Good governance sendiri memiliki peran penting dalam kemajuan palayanan di pemerintahan, dengan adanya good governance sendiri kualitas pelayanan itu Nampak dengan pemerintahan yang baik. Dengan adanya good governance kualitas di suatu instansi dalam pelayanan dapat berubah dan dapat mengulang kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri dan dapat memajukan suatu instansi manapun dengan adanya kualitas pelayanan yang bermutu dengan adanya good governance.
Jadi kualitas pelayanan sangatlah penting, di mana saat ini banyaknya istansi yang sudah tidak lagi mempunyai kualitas yang sesuai standart, dan dalam mengubah kualitas pelayanan itu sendiri harus adanya good governance atau pemerintahan yang baik. Dengan terbentuknya pemerintahan yang baik makan kualitas yang ada di suatu instansi manapun akan membaik dan kualitas pelayanan sendiri dapat memenuhi standart yang semestinya dan dapat di percai kembali oleh masyarakat sebagai pelayan masyarakat bukan di layani masyarakat.


    B.     SARAN
Agar perubahan yang kita inginkan dalam suatu pelayanan saat ini sesuai dengan kualitas yang ada dan di jalankan sesuai tugas masing – masing instansi manapun, agar pemerintahan dapat di berubah melalui kualitas pelayanan itu sendiri.







DAFTAR PUSTAKA

Nurzaman, siti sutriah. 2002. Perencanaan wilayah di Indonesia pada masa sekitar krisis; bandung: penerbit ITB.

http://id.scribd.com/doc/55710749/17/Pengertian-Kualitas-Pelayanan

http://dfrp13.blogspot.com/2009/11/pengertian-kualitas-pelayanan-pada.html

http://bangpren.blogspot.com/2012/03/pengertian-good-governance.html

http://id.scribd.com/doc/78839596/Pengertian-Good-Governance

http://bandungvariety.wordpress.com/2008/04/10/good-governance-menurut-rangkumanku/