Jumat, 12 Juli 2013

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH


PAPER
 

JUDUL
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK
 


  

OLEH :
OKJEN M. KANSIL
100811149


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2013




KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rakmatnya kepada saya, sehingga saya dapat menyeslesaikan tugas Paper mata kuliah Kebijakan Publik dengan judul
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERHADAP PEBANGUNAN POLITIK “. okjen.kansil@yahoo
Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas – tugas yang sudah di berikan kepada saya .Tugas ini banyak kendala yang dihadapi terutama terbatasnya literature dan sumber – sumber penunjang lainnya.Namun dengan tekat yang kuat serta dorongan yang berasar dari berbagai pihak, maka penulisan tugas ini dapat diselesaikan. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari pada kekhilafan dan kesalahan, untuk itu saya mengharapakan keritik dan saran dari semua pembaca yang sifatnya membangun demi untuk melengkapi dan menyempurnakan karya tulisini
Penulis


Okjen M. Kansil
100811149


  
 
 
DAFTAR ISI
                                                                                                           
                                                                                                       Hal
Kata Pengantar ……………...................……………………..……..................  i
Daftar Isi ……………………………………………………………………....   ii

BAB  I PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang …………………….……….…………………………….  1 – 4
B.     Rumusan Masalah ……………………………………………………….  5
C.    Tujuan Penulisan………………………………………………………….  5

BAB  II PEMBAHASAN
A.       Konsep Kebijakan .....................................................................................   6
B.        Konsep Kebijakan Publik............................................................................ 6 – 8
C.        Konsep Tujuan Otonomi Daerah................................................................. 9 - 10
D.    Pengertian Pembangunan Politik ................................................................  11 - 14
E.     Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Politik ………………. 15 - 16
F.      Kendala Pelaksanaan Otonomi Daerah…………………………………… 17– 18
G.    Melihat Dampak Dari Problematika Otonomi Daerah................................. 19
     
BAB III PENUTUP
A.   Kesimpulan………………………………………...................................... 20
B.    Saran……………………………………………………………………...  20 - 21 
DAFTAR PUSTAKA
Lampiran


 




BAB I
PENDAHULUAN

A.                Latar Belakang
Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru (OB) menjalankan mesin sentralistiknya. UU No. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan OB. Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya tumbuh sebelum OB berkuasa, secara perlahan dilumpuhkan dibawah kontrol kekuasaan. Stabilitas politik demi kelangsungan investasi ekonomi (pertumbuhan) menjadi alasan pertama bagi OB untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat.(okjen.kansil@yahoo)
Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah berupa UU No. 22/1999. Pertama, faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di masa lalu. Kedua, adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang.
Selama lima tahun pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah telah menjadi kebutuhan politik yang penting untuk memajukan kehidupan demokrasi. Bukan hanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen dari segi perkembangan politiknya, namun juga otonomi sudah menjadi alas bagi tumbuhnya dinamika politik yang diharapkan akan mendorong lahirnya prakarsa dan keadilan. Walaupun ada upaya kritis bahwa otonomi daerah tetap dipahami sebagai jalan lurus bagi eksploitasi dan investasi , namun sebagai upaya membangun prakarsa ditengah-tengah surutnya kemauan baik (good will) penguasa, maka otonomi daerah dapat menjadi “jalan alternative “ bagi tumbuhnya harapan bagi
kemajuan daerah.

   Namun demikian, otonomi daerah juga tidak sepi dari kritik. Beberapa diantaranya adalah;
1)  Masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang ditandai dengan korupsi “berjamaah” di berbagai kabupaten dan propinsi atas alasan apapun. Bukan hanya modus operandinya yang berkembang, tetapi juga pelaku, jenis dan nilai yang dikorupsi juga menunjukkan tingkatan yang lebih variatif dan intensif dari masa-masa sebelum otonomi diberlakukan.
2)      Persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan (atas nama) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eksploitasi sumber daya alam untuk memperbesar PAD berlangsung secara masif ketika otonomi daerah di berlakukan. Bukan hanya itu, alokasi kebijakan anggaran yang dipandang tidak produktif dan berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat juga marak diberbagai daerah.
3)  Persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah propinsi dan kabupaten. Otonomi daerah yang berada di kabupaten menyebabkan koordinasi dan hirarki kabupaten propinsi berada dalam stagnasi. Akibatnya posisi dan peran pemerintah propinsi menjadi sekunder dan kurang diberi tempat dari kabupaten dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Tidak hanya menyangkut hubungan antara propinsi dan kabupaten, tetapi juga antara kabupaten dengan kabupaten. Keterpaduan pembangunan untuk kepentingan satu kawasan seringkali macet akibat dari egoisme lokal terhadap kepentingan pembangunan wilayah lain. Konflik lingkungan atau sumberdaya alam yang kerap terjadi antar kabupaten adalah gambaran bagaimana otonomi hanya dipahami oleh kabupaten secara sempit dan primordial.
4)      Persoalan yang berhubungan dengan hubungan antara legislatif dan eksekutif , terutama berkaitan dengan wewenang legislatif. Ketegangan yang seringkali terjadi antara legisltif dan eksekutif dalam pengambilan kebijakan menyebabkan berbagai ketegangan berkembang selama pelaksanaan otonomi. Legislatif sering dituding sebagai penyebab berkembangnya stagnasi politik ditingkat lokal.


Pada saat rakyat Indonesia disibukkan dengan pelaksanakan Pemilu 2004, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999. Dilihat dari proses penyusunan revisi, paling tidak ada dua cacat yang dibawa oleh UU yang baru (UU No. 32 tahun 2004) yakni, proses penyusunan yang tergesa-gesa dan tertutup ditengah-tengah rakyat sedang melakukan hajatan besar pemilu. Padahal UU otonomi daerah adalah kebijakan yang sangat penting dan menyangkut tentang kualitas pelaksanaan partisipasi rakyat dan pelembagaan demokrasi. Kedua, UU tersebut disusun oleh DPR hasil pemilu 2004 dimana pada waktu penyusunan revisi tersebut anggota DPR sudah mau demisioner. Tanggal 29 September 2004 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 1999-2004, Sidang Paripurna DPR menyetujui rancangan perubahan (revisi) terhadap UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004.Tanggal 1 Oktober Anggota DPR baru hasil pemilu 2004 dilantik. Secara defacto DPR pemilu 1999 sudah kehilangan relevansinya untuk menyusun dan mengagendakan pembahasan kebijakan yang sangat krusial.
Pemerintahan hasil pemilu 2004 –yang dilakukan secara langsung-- telah terbentuk. Walaupun masih banyak kekurangan, namun Pemilu 2004 sebagai proses pembentukan demokrasi (kelembagaan demokrasi) telah berjalan cukup baik, proses dinamik yang terbentuk menunjukkan bahwa mayoritas massa rakyat mulai menyadari pentingnya pembentukan demokrasi yang jauh dari kekerasan dan menghargai pluralitas politik. Tibalah saatnya pemerintahan diuji kesungguhannya untuk menjalankan amanat politik rakyat, termasuk komitmennya mengenai pelaksanaan desentralisasi. Pasang surut desentralisasi yang diwarnai dengan tarik ulur kepentingan pusat dan daerah harus segera digantikan dengan penciptaan sistem pemerintahan di tingkat lokal yang demokratis.
Sehubungan dengan itu, maka diperlukan upaya yang sistematis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan desentralisasi yang berlangsung selama ini. Dibutuhkan indikator desentralisasi yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal (political equality), mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (local accountability), dan meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (local responsibility). Selain harus tercermin dalam produk kebijakan, indikator-indikator itu juga harus terimplementasi dalam praktek desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintahan lokal. Untuk memenuhi kebutuhan itulah, Yappika menggagas program dengan judul “Mendorong pelaksanaan desentralisasi yang membuka ruang partisipasi politik rakyat, efektifitas tata pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat”
Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan desentralisasi masa mendatang, baik dalam bentuk rekomendasi kebijakan desentralisasi maupun mekanisme pelaksanaannya di tingkat lokal. Hal ini memiliki momentum yang tepat mengingat saat ini Depdagri sedang merencanakan untuk membuat grand design desentralisasi. Hasil-hasil dari program ini akan diarahkan untuk memberi masukan yang substansial kepada tim penyusunan grand design desentralisasi depdagri melalui upaya lobby dan membangun komunikasi secara intensif
Pencanangan otonomi daerah tentu tidak demikian saja memenuhi keinginan daerah, bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan dengan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma dan moral, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.
Realisasi otonomi daerah memakan proses panjang yang di dalam proses ini sudah tentu terdapat banyak kendala, hambatan, rintangan, tantangan, dan halangan dalam pelaksanaannya (implementasinya). Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan situasi yang terjadi, perubahan sistem pemerintahan berupa penerapan otonomi daerah yang telah digulirkan pada tanggal 1 Januari 2001, serta reorganisasi institusi pemerintahan, mengharuskan Pemerintah pusat menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai dengan perkembangan di lapangan (daerah), dengan memperhatikan kapasitas daerah meliputi kapasitas individu, kelembagaan dan sistem yang telah dimiliki oleh daerah.

B.  Rumusan Masalah
1.    Apakah pengertian otonomi daerah?
2.    Apakah pengertian pembangunan politik?
3.    Apakah tujuan otonomi daerah?
4.    Apakah peranan otonomi daerah terhadap pembangunan politik?
5.    Apakah kendala pelaksanaan otonomi daerah?

C.    Tujuan Penulisan
1.    Mengetahui pengertian otonomi daerah
2.    Mengetahui pengertian pembangunan politik
3.    Mengetahui tujuan otonomi daerah
4.    Mengetahui peranan otonomi daerah terhadap pembangunan politik
5.    Mengetahui kendala-kendala pelaksanaan otonomi daerah

D.          Manfaat Penulisan
Secara teoritis kiranya hasil penulisan ini dapat menjadi input atau sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu – ilmu sosial dalam memperkaya konsep – konsep atau teori – teori yang berhubungan dengan Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Politik


BAB II
PEMBAHASAN

A.    Konsep Kebijakan
Kebijakan adalah merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan prinsip – prinsip tertentu.
Kebijakan merupakan suatu hasil analisa yang mendalam terhadap berbagai aternatif yang bermuara kepada keputusan tentang aternatif terbaik dengan pengertian
Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik,kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian
konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

B.     Konsep Kebijakan Publik
-          Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano ( 1988 : 107 ), mengatakan bahwa keijakan publik adalah pemanfaatan yang strategi terhadap sumber  sumber daya yang ada untuk memecakan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang – orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah(okjen.kansil@yahoo)
(Harbani Pasolong “Teori Adminsitrasi Publik Bab III (Kebijakan Publik)Hal 39  
-       Willam N. Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerntah, seperti , pertahanan  (Harbani Pasolong “Teori Adminsitrasi Publik Bab III (Kebijakan Publik)Hal 39  
-          Thomas R. Dye.Mendefinisikan kebijakan publik sbb :“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”. (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).
(Harbani Pasolong “Teori Adminsitrasi Publik Bab III (Kebijakan Publik)Hal 39  

-          James E. Anderson Mengatakan “Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

TAHAP – TAHAP KEBIJAKAN

TEORI FORMULASI KEBIJAKAN
Teori formulasi kebijakan telah dirumuskan oleh R. Dye (1995), Sembilan model secara lengkap sebagai berikut :
Teori Kelembagaan, yaitu teori yang secara sederhana mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah
Teori Proses, yaitu teori yang berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu kebijakan public merupakan poses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan berikut ;
1.      Identifikasi Permasalahan
2.      Menata agenda formulasi kebijakan
3.      Perumusan proposal kebijakan
4.      Legitimasi kebijakan
5.      Implementasi kebijakan
6.      Evaluasi kebijakan
Teori Kelompok, yaitu teori yang mengendalikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti dari teori ini adalah interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan yang terbaik
Teori Rasional, yaitu yang mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum soial gain berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki kebijakan yang memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat.
Teori Ikrementalis, pada dasarnya merupakan kritik tehadap teori rasional, para perumus tidak pernah melakaukan proses yang dipersyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memilik cukup waktu, itelektual, maupun biaya
Teori Permainana, in muncul setelah berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang muncul dan sulit diterankan dengan fakta – fakta yang tersedia.
Teori Pilihan Publik, teori ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu – individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut.
Teori sistem, Teori ini, dipolopori oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi
Teori Demokrasi, di negara – negara berkembagan belakangan ini sering mengelaborasi semua teori yang berintikan bahwa pengembalian keputusan harus seebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Bernadine R Wijaya dan Susilo Supardo (2006 :81) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasi suatu rencana ke dalam praktik.
Orang sering beranggapan bahwa implementasihanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislative atau para pengambil keputusan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh.
EVALUASI KEBIJAKAN
Badjuri dan Admin (2003:132), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting  kebijakan.
Keban (2004 : 74), Salah satu bidang penting lain yang dipergunakan untuk mengawasi  jalannya proses implementasi adalah monitoring.

C.       Konsep dan Tujuan Otonomi Daerah
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang di maksud Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi.Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi.
Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti :
·         Hubungan luar negeri.
·         Pengadilan
·         .Moneter dan keuangan
·         Pertahanan dan keamanan

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing
Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum membahas tentang tujuan otonomi daerah, ada prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom, yaitu:
a.       Adanya kesiapan SDM aparatur yang berkeahlian
b.      Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
c.       Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan pemerintah daerah.
d.      Otonomi daerah yang ditetapkan adalah otonomi daerah dalam koridor Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagadan, penduniaan) dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai kerja sama regional, perubahan pola atau sistem informasi global.
Melalui otonomi, diharapkan Daerah akan lebih mandiri dalam me-nentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.Pembangunan nasional juga bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil  dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

D.    Pengertian Pembangunan Politik
-          KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK
Dalam studi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan defenisi pembangunan politik, yaitu, perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992). Perubahan politik dapat diartikan ssebagai terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik oteoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila . Persoalannya ialah apakah perubahan itu bersifat progresif yaitu menuju sistuasi yang lebih baik dari yang sebelumnya ataukah bersifat regresif yakni menuju situasi yang lebih buruk dari dari sebelumnya. Contohnya adalah Indonesia masa pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter berubah ke masa reformasi yang cenderung lebih demokratis, dimana kedaulatan rakyat lebih dijunjung tinggi. Disamping itu, menurut Hungtinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989) konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, deveriatif, teologis dan fungsional:
1.      Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada Negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh Negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya.
2.      Pembanguna politik dalam artri derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya.
3.      Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Hungtington dalan Ramlan Surbakti, 1992)
4.      Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagi suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu Negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional. Untuk hal ini MPR pada era reformasi telah melakukan amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk lebih memperkuat kedaulatan rakyuat atau lebih demokratis. Misalnya, Salah satu bagian dalam amandemen tersebut dapat dilihat pada pasal 6A, yang mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat.

-          DEFENISI PEMBANGUNAN POLITIK
Dari pembahasan diatas diketahui bahwa konsep pembangunan politik berkonotasi ganda baik secara geografis, derivative, teologis, maupun fungsional. Hal ini menyebabkan sulit untuk merumuskan defenisi tunggal yang mencakup seluruh aspek dari pembangunan politik. Para penulis Indonesia seperti Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Dr. Yahya Muhaimin, dan Dr Afan Gaffar, yang menulis tentang pembangunan politik secara garis besar dalam pembahasan mengenai defenisi pembangunan politik telah mengutip atau menerjemakan defenisi pembangunan politik yang telah dikumpulkan oleh Lucian W. Pye. (Pengembang Teori Pembangunan Politik) Lucian W. Pye (1966) berhasil menginventarisir sepuluh defenisi mengenai pembangunan politik dalam bukunya “aspects of Political Develompment” dan telah diterjemahkan oleh para penulis Indonesia tersebut diatas sebagai berikut : Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Politik Sebagai Tipe Politik Masyarakat Industri, Pembangunan Politik Sebagai Modernisasi Politik, Pembangunan Politik sebagai Operasi Negara-Bangsa, Pembanguan Politik Sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum, Pembangunan Politik Sebagai Mobilisasi dan Partisipasi Masa, Pembangunan Politik Sebagai Pembinaan Demokrasi, Pembangunan Politik Sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur, Pembangunan Politik Sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan serta Pembangunan Politik Sebagai satu Aspek Proses Perubahan Sosial Yang Multidimensional.
  
Namun yang ingin dibahas oleh penulis pada kesempatan ini adalah 2 (dua) Macam Defenisi Pembangunan Politik yaitu :
a.                 Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi Para ahli
ekonomi telah menunjukan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik bisa memainkan peranan penting dalam menghambat atau meningkatkan pendapatan per kapita sehingga Pembangunan Politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi (Paul A. Baran, 1975) Akan tetapi dari segi pelaksanaan, pandangan demikian pada dasarnya cenderung bersifat negative, sebab lebih mudah menunjukan pada kita tentang keadaan sistem politik yang menghambat atau menghalangi jalannya pembangunan ekonomi dari pada menjelaskan bagaimana prestasi sistem politik merangsang pertumbuhan ekonomi. Sejarah telah menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam aneka ragam sistem politik dengan berbagai kebijaksanaan umum yang ditempuh. Kelemahan dari defenisi ini adalah adanya beberapa keberatan antara lain : - Keberatan serius terhadap pandangan tentang pembangunan seperti tersebut diatas bahwa ia tidak memusatkan perhatian pada kerangka teoritis yang bersandar pada asumsi-asumsi umum, sebab dalam beberapa hal, pandangan seperti ini hanya akan berarti bahwa pemerintah menempuh kebijakan yang tepat secara ekonomis rasional. - Keberatan lain terhadap pandangan Pembangunan politik ini adalah prospek pembangunan ekonomi makin suram di banyak Negara-negara miskin yakni perekonomian suatu masyarakat berjalan lebih lambat daripada pembangunan politik. - Ada pula keberatan bahwa masyarakat di bagian terbesar Negara-negara sedang berkembang memiliki perhatian utama yang jauh lebih besar dari pada sekedar kewajiban materi.

b.      Pembangunan Politik Sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur. Banyak orang merasa
bahwa demokrasi tidak sesuai dengan pembangunan. Mereka memandang bahwa pembangunan hampir seluruhnya sebagai proses ekonomi dan proses tertib sosial. Komponen politik dari pandangan ini biasanya berpusat pada stabilitas politik yang didasarkan pada kemampuan melaksanakan perubahan secara tertib dan terarah. Stabilitas yang hanya merupakan stagnasi dan dukungan sepihak terhadap status quo jelas bukan pembangunan, kecuali jika pilihanya adalah penciptaan keadaan yang lebih buruk. Tetapi stabilitas dapat dihubungkan dengan pembangunan dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada suatu lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian dan perencanaan yang didasarkan pada prediksi yang cukup aman (Karl W. Deutsch, 1963) Pandangan ini bisa diatasi pada bidang politik karena suatu masyarakat yang proses politiknya secara rasional dan terarah mampu melaksanakan dan mengendalikan perubahan sosial dan bukan hanya menanggapi saja. Jelas lebih maju dari pada msyarakat dimana proses politiknya menjadi korban kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang mengendalikan nasib rakyatnya. Kelemah dari sistem pembangunan politik ini adalah adanya keberatan-keberatan : - Banyak persoalan yang tak terjawab seperti berapakah kadar ketertiban yang diperlukan atau diinginkan dan untuk tujuan apakah perubahan sosial itu dilakukan. - Atau apakah menghubungkan stabilitas dengan perubahan adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam impian orang-orang kelas menengah atau setidak-tidaknya dalam masyarakat yang jauh lebih baik keadaannya dari masyarakat yang terbelakang. - Menurut skala prioritas ada perasaan bahwa pemeliharaan ketertiban adalah suatu hal yang diperlukan dan diinginkan, tetapi hanya menempati urutan kedua, setelah kemampuan untuk bertindak.

E.     Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Politik

Prinsip-Prinsip Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
Untuk mewujudkan cita Negara Kesatuan yang didesentralisasikan seperti terkandun dalam Undang-undang Dasar 1945 yang penyelenggaraan pemerintahannya di daerah berlandaskan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut diciptakanlah Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini mengatur Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Daerah secara Nasional dan sejauh mungkin diseragamkan.
Adapun prinsip-prinsip yang diikuti oleh undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ini ialah:
1.   Pelaksanaan pemberian Otonom kepada Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan Rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mem-pertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya;
2. Pemberian Otonom kepada Daerah harus merupakan Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab;
3.     Azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azasdekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula pelaksanaan azas tugas pembantuan;
4.    Pemberian Otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian;
5.   Tujuan pemberian Otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa.
Dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan juga Undang-undang yang mengatur materi yang sama yang berlaku sebelumnya, maka terbentuklah Daerah-daerah Otonom di seluruh Indonesia, baik yang berstatus Kota (Kotamadya Daerah Tingkat II) maupun yang berstatus bukan kota (Kabupaten Daerah Tingkat II) yang sedikit banyaknya seragam baik dalam urusan, kewenangan, maupun dalam perangkat pemerintahannya. Disamping itu terbentuk pula Daerah-daerah Otonom Tingkat I, baik yang berstatus Daerah Istimewa maupun yang tidak berstatus Daerah Istimewa yang sekaligus merupakan Wilayah administratip Propinsi yang melingkupi Daerah-daerah Otonom Tingkat II. Juga Daerah-daerah Otonom Tingkat I ini sedikit banyaknya seragam dalam urusan, kewenangan, perangkat pemerintahan dan sebagainya.
Tuntutan akan keseragaman ini diperjelas oleh berbagai peraturan pelaksanaan antara lain termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah dan Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalm konsideran “Menimbang” dari kedua Keputusan tersebut secara jelas menyebutkan”.... serta untuk sejauh mungkin menyeragamkan organisasi...”
Keinginan akan adanya keseragaman ini adalah wajar, mengingat Negara RI adalah Negara Kesatuan, namun tidak boleh dilipakan bahwa sifat-sifat dan keadaan-keadaan Daerah tertentu kadang-kadang menuntut perlakuan khusus yang berbeda dengan daerah tertentu lainnya.
Pasal dalam Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang didesentralisasikan (decentralized union state atau gedecentraliseerde eendheidsstaat). Hal ini mempunyai konsekwensi bahwa Pemerintahan harus melaksanakan politik desentralisasi yang realisasinya berupa penyerahan sebagian urusan (dan tentunya juga sebagian kewenangan) Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Daerah tingkat atasnya ke Daerah yang lebih rendah agar dengan demikian tercipta pemerintahan yang berdaya guna, sekaligus kepentingan-kepentingan Daerah dapat diurus secara lebih baik sesuai dengan sifatnya dan keadaan Daerah yang bersangkutan.
Sementara itu disadari pula bahwa sebagai Negara Kesatuan, Pemerintah Pusat masih memiliki banyak kewenangan dan urusan yang tidak mungkin diserahkan kepada Daerah disamping masih harus mengawasi atau mengkontrol urusan atau kewenangan yang telah diserahkan kepada Daerah, yang penyelenggaraan kedua hal tersebut dapat memakai sistem dekonsentrasi dan sistem tugas pembantuan (medebewind).
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah kepada pejabat-pejabatnya yang ada di Daerah, sedangkan tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Dengan singkat dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah di Daerah dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

F.                 Kendala Pelaksanaan Otonomi Daerah
Selama hampir seperempat abad kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Otonomi Daerah disini diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri adalah Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Pada hakekatnya Otonomi Daerah disini lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Diantaranya yang paling menonjol adalah dominasi Pusat terhadap Daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan Daerah terhadap Pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya. Demikian juga dengan sumber keuangan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh Pusat.
Beranjak dari kondisi tersebut timbul keinginan Daerah agar kewenangan pemerintahan dapat didesentralisasikan dari Pusat ke Daerah. Akhirnya tanggal 7 Mei 2001 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kembali pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah disini diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut maka dimulailah babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Kebijakan Otonomi Daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.(okjen.kansil@yahoo)
Namun demikian lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan dominasi kekuasaan Pusat yang dirasakan Daerah selama ini. Berbagai permasalahanpun muncul sebagai ekses implementasi kebijaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijaksanaan Otonomi Daerah yang diatur oleh UU 22/1999 adalah kurang tepat, sehingga perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan ke-bijaksanaan Otonomi Daerah tersebut secara umum dapat kita klasifikasikan dari beberapa aspek antara lain; aspek politik, aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek aparatur pemerintahan baik Pusat maupun Daerah dan aspek masyarakat.
Kendala berikut dalam implementasi kebijaksanaan Otonomi Daerah adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia aparatur baik di Pusat dan Daerah. Keterbatasan kapasitas ini menimbulkan perbedaan persepsi dalam menafsirkan dan memahami konsep dan semangat Otonomi Daerah. Kondisi ini akan menghambat percepatan implementasi kebijaksanaan Otonomi Daerah. Sebagian di antaranya merasa takut akan kehilangan kekuasaan dan sebaliknya sebagian lagi kebablasan dalam menerapkan Otonomi Daerah. Kondisi SDM aparatur tersebut sebenarnya tidak terlepas dari sistem kerja dan regulasi yang berlaku selama ini, sehingga mengakibatkan mereka seperti kehilangan kreatifitas dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya.
Sedangkan dari aspek masyarakat sendiri kendala yang tampak adalah kondisi masyarakat yang sudah cukup lama terabaikan. Berbagai program pemerintah selama ini sebagian kurang menyentuh kepentingan masyarakat karena direncanakan secara top down . Sehingga kebijaksanaan Otonomi Daerah tersebut disambut secara beragam oleh masyarakat. Walaupun tanggapan masyarakat cukup beragam, namun secara umum masyarakat cukup antusias dalam menymabut kebijaksanaan Otonomi Daerah.

Hanya saja sebagian kurang yakin apakah Pusat sudah sepenuh hati dalam mengimplementasikan kebijaksanaan ini.
a.       Dari pengalaman melaksanakan kebijaksanaan Otonomi Daerah semenjak Januari 2001 dapat disimpulkan beberapa kendala yaitu antara lain :
Belum memadainya regulasi atau peraturan pelaksanaan kebijaksanaan Otonomi Daerah.
b.      Terdapatnya inkonsistensi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijaksanaan Otonomi Daerah.
c.       Belum terdapatnya persamaan persepsi dalam menafsirkan kebijaksanaan Otonomi Daerah dari berbagai kalangan.
d.      Terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan kebijaksanaan Otonomi Daerah.

G.                Melihat Dampak Dari Problematika Otonomi Daerah
Otonomi daerah yang hingga saat ini menghasilkan problem berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan rakyat seperti apa yang dicita-citakan. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai wujud otonomi daerah tidaklah terlaksana sepenuhnya.Sehingga, problem tersebut memberikan dampak pada pelaksanaan pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi itu sendiri.
Otonomi yang seluas-luasnya berdampak pada daerah yang lepas kontrol.Lepas kontrol, maksudnya pemerintah daerah dengan semaunya melaksanakan urusan pemerintahan. Daerah membuat instansi teknis dan pelaksana  semaunya dengan tidak mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Misalnya, Dibentuk Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Kota yang seharusnya bisa digabungkan menjadi Dinas Kebersihan dan Tata Kota.Peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah memberi pembebanan pada rakyat bukan untuk kepentingan rakyat.Misalnya, perda mengenai retribusi pajak




BAB III
PENUTUP

A.                Kesimpulan
  Berdasarkan pembahasan pada Bab II, kita dapat memperoleh beberapa point kesimpulan.
1  Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dsan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2    Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.(okjen.kansil@yahoo)
3       Pencangana otonomi daerah ditujukam untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang,Ekonomi, Sosial, Politik, Menhankam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

B.        Saran
Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan
Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Pihak-pihak tersebut seharusnya tidak bertindak egois dan melaksanakan fungsi serta kewajibannya dengan baik

 
  
DAFTAR PUSTAKA

Posolong Harbani,.2007. Teori Administrasi Publik. Makasar. Alfabeta

Nugroho Riant.2012.Pubic Policy.edisi refisi.Elex Media Komputindo Kelompok
Gramedia Jakarta

Nugroho Riant. (2006). Kebijakan Publik :  Formulasi,Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta:
PT Elex Media komputindo

Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT.
Reflika Aditama, 2008

Widjaja, HAW.2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Widjaja, HAW.2007. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada


Lampiran ;

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-otonomi-daerah-makalah.html

http://ibnunurafandi.blogspot.com/2010/05/latar-belakang-otonomi-daerah.html

http://mollo-mutis.blogspot.com/2012/11/pengertian-pembangunan-politik.html

Sumber lain :
UU RI. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

UU RI. 2004. Undang-Undang Ripublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar