Sabtu, 08 Juni 2013

PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN okjen.kansil@yahoo.com


               PAPER
 
 




BIROKRASI
JUDUL
PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN








                                                         

                                                          DI SUSUN OLEH:

                                                NAMA : OKJEN M. KANSIL
                                                NIM          : 100811149






FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2013


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rakmatnya kepada saya, sehingga saya dapat menyeslesaikan tugas Paper Birokrasi dengan judul “Patologi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan “.Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas – tugas yang sudah di berikan kepada saya .
Tugas ini banyak kendala yang dihadapi terutama terbatasnya literatur dan sumber – sumber penunjang lainnya.Namun dengan tekat yang kuat serta dorongan yang berasar dari berbagai pihak, maka penulisan tugas ini dapat diselesaikan. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari pada kekhilafan dan kesalahan, saya mengharapakan keritik dan saran dari semua pembaca yang sifatnya membangun demi untuk melengkapi dan menyempurnakan karya tulis ini

Penulis


Okjen M. Kansil
100811149
 












i





DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………………    i
Daftar Isi……………………………………………………………………………       ii
BAB I PENDAHULUAN
A.       LatarBelakang…………………………………………………………………….. 1 - 2
B.        RumusanMasalah…………………………………………………………………  3
C.        TujuanPenulisan………………………………………………………………..…  3
D.       ManfaatPenulisan………………………………………………………………      3

BAB III PEMBAHASAN
A.       Konsep Birokrasi….……………………………………………………………      4-6
B.        Ciri-Ciri Birokrasi Menurut Max Weber ………………………………………      7
C.        Pengertian Birokrasi……………………………………………………………      6 - 10
D.       Pengertian Patologi Birokrasi …………………………………………………       10
E.        Jenis Patologi Birokrasi Pada Aparatur Birokrasi …………………………….       11
F.         Data Kasus …………………………………………………………………….      11
G.       Akibat Patologi Birokrasi …………………………………………………..           12
H.       Cara Mengatasi Patologi Birokrasi …………………………………………           12
I.          Solusi Yang Ditawarkan Untuk Mengatasi Patologi Birokrasi ……………..          13 –

BAB IV PENUTUP
A.       Kesimpulan……………………………………………………………………        15
B.        Saran …………………………………………………………………………         16

DAFTAR PUSTAKA
Lampiran



ii



BAB I
PENDAHULUAN

A.          Latar Belakang
Birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan, permasalahan yang ada pun masih sama dari zaman dahulu. Saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah menghabiskan lebih dari setengah anggarannya untuk birokrasi.Pengeluaran ini tidak diikuti dengan kinerja birorasi yang optimal. Di Negara dan pemerintahan manapun, para anggota birokrasi disebut sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Dengan predikat demikian, mereka diharapkan dan dituntut menampilkan perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi tersebut. Keseluruhan perilaku para anggota birokrasi tercermin pada pelayanan kepada seluruh masyarakat. Karena penerapan prinsip fungsionalisasi, spesialisasi dan pembagian tugas, sudah barang tentu terdapat bagian masyarakat yang menjadi “clientele” suatu instansi tertentu. Sebagai prinsip dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada para masyarakat harus bersifat adil, cepat, ramah dan tanpa diskriminasi. Karena itu, ungkapan yang mengatakan bahwa para pegawai negeri adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani, hendaknya terwujud dalam praktik administrasi pemerintahan sehari-hari, sebab apabila tidak ada, ungkapan tersebut hanya akan menjadi slogan
tanpa makna.
Dengan kata lain, teramat penting untuk mengupayakan agar para anggota birokrasi menghindari  perilaku yang tidak sesuai dengan peranannya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
Dari segi inilah, penting dipahami patologi birokrasi yang ber-sumber dari keperilakuan.    Pemahaman perilaku dalam kaitannya dengan patologi birokrasi, mutlak perlu disoroti dari sudut pandang etos kerja dan kultur organisasi yang berlaku dalam suatu birokrasi tertentu.
Dewasa ini, Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit (bureau patology), seperti


Parkinsonian (big bureaucracy), Orwellian (peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat) atau Jacksonian (bureaucratic polity), ketimbang citra yang baik atau rasional (bureau rationality), seperti yang dikandung misalnya, dalam birokrasi Hegelian dan Weberian. 
Persoalan patologi atau penyakit birokrasi bersumber dari rekruitmen dan penempatan birokrat yang tidak berdasarkan merit system (berdasarkan jenjang karir). Selain itu keterlibatan birokrasi dalam politik dianggap sebagai hal yang harus diwaspadai karena birokrasi bukanlah institusi atau lembaga yang bisa mewakilkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Secara makro atau nasional persoalan birokrasi di Indonesia lebih di dominasi karena kurangnya pemisahan atau segresi yang jelas antara kepentingan politik dan administrasi.
Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit.
Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang menfungsikan birokasi untuk mengkoordinasikan unsure – unsure  dalam proses pemerintahan. Birokrasi, dalam keadaan demikian, hanya berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat
 besar, tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat. 
Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari ''jalan pintas'' dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau  untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari ''kesempatan'' dalam ''kesempitan'' agar mereka dapat
menciptakan rente dari pelayanan berikutnya. 
Atas dasar tersebut diatas maka Penulis membuat makalah yang berjudul Patologi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan karena perilaku aparatur ini. okjen.kansil@yahoo.com





B.           Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:
1.    Apa definisi dari patologi birokrasi ?
2.    Apa saja jenis patologi birokrasi yang ditimbulkan oleh prilaku aparat pemerintah
3.    Apa saja akibat yang di timbulkan dari Patologi yang terjadi?
4.    Apa solusi yang konkrit dalam menangani Patologi Birokrasi yang dilakukan aparat
       pemerintah?

C.          TujuanPenulisan
Sesuai dengan rumusan masalah penulisan, maka tujuan penulisan ini adalah :
a.       Untuk mengetahui atau membuktikakan apakah kinerja birokrat sesuai dengan apa yang dinginkan oleh masyarakat.
b.      Untuk mengetahui hubungan dan besar pengaruh dari birokrat pemerintah terhadap pelayanan publik


D.          Manfaat Penulisan
Secara teoritis kiranya hasil penulisan ini dapat menjadi input atau sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu – ilmu sosial dalam memperkaya konsep – konsep atau teori – teori yang berhubungan dengan patologi birokrasi










BAB II
PEMBAHASAN


A.                Konsep Birokrasi
De Gournay dalam Albrow ( 1989 : 2), salah seorang perintis studi birokrasi pada tahun 1764 di Perancis menemukan sebuah penyakit pemerintahan yang disebut” Buruemania” , untuk menyebutkan bentuk pemerintahan yang banyak di keluhkan dimana para pejabat juru tulis, sekertaris, para inspektur dan manajer diangkat bukan menguntukan kepentingan umum. Akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi, dan atau golongan
Sejak itu istilah birokrasi mulai diperkenakan, dalam perbendaharaan bahasa pada abad ke 18 sudah mulai istilah” bureau” yang diserap dari konsep Yunani tentang pemerintahan yang diartikaan : meja tulis, tempat para pekerja bekerja, dan ditambahkan arti aturan. Albrow ( 1989 : 3), menjelaskan istilah ini kemudian mengalami transliterasi sebagai mana istilah democracy, sehingga menjadi” bureaucracy” . kata ini dengan cepat di teria dalam pembendaharaan politi internasional, dan menjadi Bureucratie ( Prancis) Bureukratie ( Jerman), Burocrazia(Italia), dan Bureucracy (Inggris). Kata ini dalam kamus mengartikan sebagai kekuasaan pejabat dalam pemerintahan.
-                      Definisi Birokrasi
Weber  dalam   H. G. Surie (1987 : 99 ), menyebutkan definisi birokrasi adalah sebagai
suatu daftar atau sejumlah daftar ciri – ciri yang sifat peentingnya yang relatif secara hubungan satu sama yang lain telah banyak menimbulkan perdebatan. Paling mencolokdiantara ciri – ciri ini ialah bidang – bidang kompetensi yang jelas batasannya, pelaksanaan tugas – tugas resmi secara terus menerus. Suatu hilarki pengendalian yang teratur dimana kemungkinan untuk naik pangkat memungkinkan dibuatnya suatu karier; pengangkatan dan kenaikan pangkat berdasarkan criteria kemampuan ( termasuk ijazah – ijazah pendidikan, ujian khusus dan prestasi dalam pekerjaan ), pembuatan keputusan yang didasarkan atas catatan – catatan tertulis , gaji tetap, pemisahan jabatan dari hak milik pribadi jabatan, dan suatu gaya pengembalian keputusan yang terdiri atas , penerapan atauran  - aturan umum pada kasus – kasus individual.



B.                 Ciri-Ciri Birokrasi Menurut Max Weber

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bureau + cracy), diartikan sebagai sesuatu organisasi yang memiliki rantai komandogn bentuk piramida, dimana lebih bayak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.
pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan degan jelas dalam organigram. organisasi ini pun memiliki aturan & prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. ciri lainnya adalah biasanya terdapat bayak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dgn hirarki kekuasaan.

Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber


  1. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai degan pangkat atau kedudukannya.
  2. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri.
  3. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri.
  4. Para pejabat sebagai subjek ukt mengontrol dan mendisiplinkan.
  5. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.
  6. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis.
  7. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri
  8. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian. okjen.kansil@yahoo.com








C.                Pengertian Birokrasi
Konsep-konsep birokrasi secara awal lekat dengan stempel “tak efektif”, “lambat”, “kaku”, bahkan “menyebalkan.” Stempel-stempel seperti ini pada satu sisi menemui sejumlah kebenarannya pada fakta lapangan. Namun, sebagian lain merupakan stereotipe yang sesungguhnya masih dapat diperdebatkan keabsahannya.
Pada materi ini, kita akan kembali kepada tema awal maksud dari gagasan birokrasi. Konsep birokrasi yang dikaji pada materi ini mengikut pada dua teoretisi yang cukup berpengaruh di bidang ini.Pertama adalah konsep birokrasi yang disodorkan Max Weber.Kedua adalah konsep birokrasi yang disodorkan oleh Martin Albrow. Potret Indonesia
Birokrasi ialah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya Weber memandang birokrasi sebagai arti umum, luas, serta merupakan tipe birokrasi yang rasional. Weber berpendapat bahwa tidak mungkin kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan, sebab yang mampu kita lakukan hanyalah memahami sebagian dari gejala tersebut. Satu hal yang penting ialah memahami mengapa birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi organisasi negara tertentu.
Dengan demikian tipe ideal memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita mengabstraksikan aspek-aspek yang amat penting yang membedakan antara kondisi organisasi tertentu dengan lainnya

Menurut weber, proses semacam ini bukan menunjukkan objektivitas dari esensi birokrasi, dan bukan pula mampu menghasilkan suatu deskripsi yang benar dari konsep birokrasi secara keseluruhan, tetapi hanya sebagai suatu konstruksi yang bisa menjawab suatu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu. Menurut weber tpe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut :
  1. Pejabat secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya
  2. Jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan kesamping dengan konsekuensinya berupa perbedaan kekuasaan.
  3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain
  4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.
  5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya
  6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun.
  7. Terdapat struktur pengembangan karieryang jelas
  8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi
  9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. (Weber, 1978 dan Albrow, 1970)
Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah/para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalika

Max Weber on Bureaucracy
Sebelum masuk pada pandangan Weber soal Birokrasi ada baiknya ditinjau etimologi (asal-usul) konsep ini yang berasal dari kata “bureau”.Kata “bureau” berasal dari Perancis yang kemudian diasimilasi oleh Jerman. Artinya adalah meja atau kadang diperluas jadi kantor. Sebab itu, terminologi birokrasi adalah aturan yang dikendalikan lewat meja atau kantor. Di masa kontemporer, birokrasi adalah "mesin" yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di organisasi baik pemerintah maupun swasta.Pada pucuk kekuasaan organisasi terdapat sekumpulan orang yang menjalankan kekuasaan secara kurang birokratis, dan dalam konteks negara, mereka misalnya parlemen atau lembaga kepresidenan.
Hal yang perlu disampaikan, Max Weber sendiri tidak pernah secara definitif menyebutkan makna Birokrasi. Weber menyebut begitu saja konsep ini lalu menganalisis ciri-ciri apa yang seharusnya melekat pada birokrasi. Gejala birokrasi yang dikaji Weber sesungguhnya birokrasi-patrimonial.Birokrasi-Patrimonial ini berlangsung di waktu hidup Weber, yaitu birokrasi yang dikembangkan pada Dinasti Hohenzollern di Prussia.
Birokrasi tersebut dianggap oleh Weber sebagai tidak rasional.Banyak pengangkatan pejabat yang mengacu pada political-will pimpinan Dinasti.Akibatnya banyak pekerjaan negara yang “salah-urus” atau tidak mencapai hasil secara maksimal. Atas dasar “ketidakrasional” itu, Weber kemudian mengembangkan apa yang seharusnya (ideal typhus) melekat di sebuah birokrasi.



Weber terkenal dengan konsepsinya mengenai tipe ideal (ideal typhus) bagi sebuah otoritas legal dapat diselenggarakan, yaitu:

tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan; 
tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi; 
jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan (complaint); 
aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan; 
anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi; 
pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya; 
administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern; dan 
sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik. 
Bagi Weber, jika ke-8 sifat di atas dilekatkan ke sebuah birokrasi, maka birokrasi tersebut dapat dikatakan bercorak legal-rasional.Selanjutnya, Weber melanjutkan ke sisi pekerja (staf) di organisasi yang legal-rasional. Bagi Weber, kedudukan staf di sebuah organisasi legal-rasional adalah sebagai berikut:
para anggota staf bersifat bebas secara pribadi, dalam arti hanya menjalankan tugas-tugas impersonal sesuai dengan jabatan mereka; terdapat hirarki jabatan yang jelas; 
fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas; para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak; 
para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan pada suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian; para pejabat memiliki gaji dan biasanya juga dilengkapi hak-hak pensiun.





Gaji bersifat berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu, pejabat juga dapat diberhentikan; 
pos jabatan adalah lapangan kerja yang pokok bagi para pejabat; 
suatu struktur karir dn promosi dimungkinkan atas dasar senioritas dan keahlian (merit) serta menurut pertimbangan keunggulan (superior); 
pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos terbut, dan; pejabat tunduk pada sisstem disiplin dan kontrol yang seragam. 
Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat).Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.”Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional.Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga.Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.
Khususnya, Weber memperhatikan fenomena kontrol superordinat atas subordinat.Kontrol ini, jika tidak dilakukan pembatasan, berakibat pada akumulasi kekuatan absolut di tangan superordinat.Akibatnya, organisasi tidak lagi berjalan secara rasional melainkan sesuai keinginan pemimpin belaka. Bagi Weber, perlu dilakukan pembatasan atas setiap kekuasaan yang ada di dalam birokrasi, yang meliputi point-point berikut:
Kolegialitas. Kolegialitas adalah suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan suatu keputusan. Weber mengakui bahwa dalam birokrasi, satu atasan mengambil satu keputusan sendiri.Namun, prinsip kolegialitas dapat saja diterapkan guna mencegah korupsi kekuasaan. 
Pemisahan Kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Misalnya, untuk menyepakati anggaran negara, perlu keputusan bersama antara badan DPR dan Presiden.Pemisahan kekuasaan, menurut Weber, tidaklah stabil tetapi dapat membatasi akumulasi kekuasaan. 
Administrasi Amatir. Administrasi amatir dibutuhkan tatkala pemerintah tidak mampu membayar orang-orang untuk mengerjakan tugas birokrasi, dapat saja direkrut warganegara yang dapat melaksanakan tugas tersebut. Misalnya, tatkala KPU (birokrasi negara Indonesia) “kerepotan” menghitung surat suara bagi tiap TPS, ibu-ibu rumah tangga diberi kesempatan menghitung dan diberi honor. Tentu saja, pejabat KPU ada yang mendampingi selama pelaksanaan tugas tersebut. 
Demokrasi Langsung. Demokrasi langsung berguna dalam membuat orang bertanggung jawab kepada suatu majelis.Misalnya, Gubernur Bank Indonesia, meski merupakan prerogatif Presiden guna mengangkatnya, terlebih dahulu harus di-fit and proper-test oleh DPR.Ini berguna agar Gubernur BI yang diangkat merasa bertanggung jawab kepada rakyat secara keseluruhan. 

Representasi.Representasi didasarkan pengertian seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya.Dalam kinerja birokrasi, partai-partai politik dapat diandalkan dalam mengawasi kinerja pejabat dan staf birokrasi.Ini akibat pengertian tak langsung bahwa anggota DPR dari partai politik mewakili rakyat pemilih mereka. 
Hingga kini, pengertian orang mengenai birokrasi sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Max Weber di atas.Dengan modifikasi dan penolakan di sana-sini atas pandangan Weber, analisis birokrasi mereka lakukan.


D.                Pengertian Patologi Birokrasi.

Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan.
Patologi Birokrasi (Bureaupathology) adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson seperti “sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status.
Secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal
 okjen.kansil@yahoo.com


E.                 Jenis Patologi Birokrasi Pada Aparatur Birokrasi
Terdapat lima jenis patologi birokarasi yang dikenal, yaitu:
1.      Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Diantara
patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenag dan jabatan, menerima
suap,arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2.      Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas
pelaksana birokrasi. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidaktelitian dan
ketidakcekatan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri,bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3.      Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hokum dan peraturan perundang-undangan. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran.
4.      Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5.      Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.

F.                 Data Kasus
Dari kasus di lapangan yang ada, dapat dilihat bahwa hal tersebut juga menunjukkan adanya patologi dalam birokrasi khususnya di daerah Kabupaten Bengkalis. Yaitu:
Terkait beberapa isu penyakit di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bengkalis dapat dilihat beberapa diantaranya masuk dalam kategori patologi birokrasi Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Misalnya dalam hal kurang disiplin, ini terbukti dengan adanya para PNS yang tertangkap sedang berada di warung kopi pada saat jam kerja. tentunya kejadian ini bisa di temui pada saat terjadi Razia. Seperti yang di lihat dari “TribunPekanbaru.com” terbukti bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau, Nizhamul, Kamis (22/03/2012)pagi, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan Razia Terhadap PNS, dan  mereka menemukan atau sudah mendata ada 49 PNS yang tertangkap tangan sedang nongkrong di Kedai kopi pada saat jam kerja. 
Melihat situasi yang ada, penyakit tersebut terlihat bahwa masalahnya adalah pada kredibilitas terhadap kinerja yang rendah. 
G.                Akibat Patologi Birokrasi.    
Ironis memang jika ternyata masih banyak anggota PNS yang tidak taat pada disiplin, padahal. Tentunya mereka tahu akan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Dan dari beberapa patologi yang terjadi pada PNS yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka hal itu memiliki dampak, yaitu antara lain:
•    Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat,
      stakeholder, bangsa dan negara.
•    Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan.
•    Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.
Ketidakefektifan satu saja dari asas-asas umum penyelenggaraan negara akan memeberikan dampak yang signifikan dalam hal penjabaran fungsi pelayanan masyarakat. Selain itu sangat mungkin hal ini akan menjangkiti efektifitas asas-asas lainnya.

Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut langkah-langkah prefentif yang dapat dilakukan antara lain:

1.                  Pemantapan paradigma secara menyeluruh bahwa fungsi utama birokrat adalah
            pelayanan masyarakat.
2.                  Diketatkannya standar untuk menjadi seorang birokrat, terutama dalam penguasaan
keterampilan teknologi seperti komputer.
3.                  Pengenalan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran ketika masa rekruitmen baru, bila perlu
diberikan contoh nyata
H.                Cara Mengatasi Patologi Birokrasi
Ada penyakit ada pula obatnya. Untuk mengatasi Patologi Birokrasi, seyogyanya seluruh lapisan masyarakat saling bahu-membahu bekerjasama untuk melaksanakan proses pemerintahan bersama dengan sebaik-baiknya. Solusi dari Patologi Birokrasi tidak akan menjadi obat yang mujarab jika seluruh lapisan masyarakat tidak saling mendukung.
Hal ini dikarenakan setiap elemen baik dari pemerintah, dunia bisnis, masyarakat kecil, dan pihak swasta memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam berjalannya pemerintahan yang baik.
I.                   Solusi Yang Ditawarkan Untuk Mengatasi Patologi Birokrasi Yaitu : 
Pertama, perlu adanya reformasi administrasi yang global. Artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama intansi tertentu saja, bukan hanya mengganti papan nama di depan kantor saja, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja, tetapi juga melakukan reformasi pada hal yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, sekolah moral, dan merubah cara pandang birokrat terhadap dirinya dan institusi bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan.
Kedua, pembentukan kekuatan hukum dan per-Undang-Undangan yang jelas. Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakait-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Kita sering melihat bahwa para koruptor tidak pernah jera walaupun sering keluar masuk buih. Ini dikarenakan hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat.
Pembentukan supremasi hukum dapat dilakukan dengan cara
1.   Kepemimpinan yang adil dan kuat
2.   Alat penegak hukum yang yang kuat dan bersih dari kepentingan politik
3.   Adanya pengawasan tidak berpihak dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam birokrasi.







Ketiga, ialah dengan cara menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya rasa bertanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin berani untuk menyeleweng dari hal yang semestinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini. Pembentukan E-Governmentdiharapkan mampu menambah transparansi sehingga mampu memperkuat akuntabilitas para birokrat

Keempat, hal yang masih ada hubungannya denga ketiga faktor di atas, yakni dengan menegakkan Good Governance. Meskipun konsep governance masih belum jelas dan masih menjadi perdebatan, namun akumulasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah membuat beberapa kalangan menekan untuk segera diterapkannya good governance concep














BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
1.      Secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal.
2.      Terdapat lima jenis patologi birokarasi yang dikenal, yaitu:
•    Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. 
•    Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para
      Petugas pelaksana birokrasi. 
•    Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hukum dan
      peraturan perundang-undangan. 
•    Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat
      disfungsional. 
•    Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan
      pemerintahan.
3.      Dari beberapa patologi yang terjadi pada PNS yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka
      hal itu berdampak pada:
•    Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat,
      stakeholder, bangsa dan negara.
•    Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan.
•    Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.
4.      Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut langkah-langkah prefentif yang dapat dilakukan antara lain:
•    Pemantapan paradigma secara menyeluruh bahwa fungsi utama birokrat adalah
      pelayanan masyarakat.
•    Diketatkannya standar untuk menjadi seorang birokrat, terutama dalam penguasaan
      keterampilan teknologi seperti komputer.
•    Pengenalan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran ketika masa rekruitmen baru, bila
      perlu diberikan contoh nyata.
B.     Saran

1.      Patologi Birokrasi harus diobati dengan Aturan, System dan Komitmen pengelolaan yang berorientasi "melayani, bukan dilayani", "mendorong, bukan menghambat", "mempermudah, bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang". Pemerintah harus merubah paradigma lamanya dari yang dilayani menjadi pelayanan dan pengabdi masyarakat.
2.      Penguatan kelembagaan untuk meningkatkan pengelolaan kualitas pelayanan pubik ini ditujukan pada pelayanan publik dengan model satu pintu dan pelayanan yang berbasis pada pelayanan administrasi dokumen.
3.      Peningkatan kualitas pelayanan publik diwujudkan melalui terbentuknya komitmen moral yang tinggi dari seluruh aparatur daerah dan dukungan stakeholders lainnya.
4.       Selain kepemimpinan dan tim yang tangguh, peningkatan pelayanan publik juga dipengaruhi oleh aspek kejelasan dan kepastian proses pelayanan seperti prosedur (mekanisme), biaya, hasil yang diperoleh dan waktu.
5.      Sumber daya yang ada merupakan daya dukung yang signifikan demi lancarnya pelayanan yang berkualitas. SDM atau karyawan yang terampil, memiliki wawasan serta sisi kemanusiaan yang kuat misalnya emphaty adalah faktor utama dari sumber daya yang harus dimiliki terlebih dahulu
Penulis menyadari bahwa materi yang penulis jelaskan masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga untuk mengetahui lebih luas tentang kasus Patologi Birokrasi, pembaca dapat memperoleh dari berbagai sumber lainnya, seperti buku, referensi, ataupun internet.









DAFTAR PUSTAKA

Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT.
Reflika Aditama, 2008

Harbani Pasolong. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta

Keban, Yeremias T Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu edisi
kedua Gava Media Yogyakarta 2008

Miftah Thoha.2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.

      Sondang P. Siagian, Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan terapinya, (Jakarta;Ghalia
Indonesia, 1994), hal.35-81, dikutip oleh Safri Nugraha, dkk.


Lampiran :
      http://makalahme02.blogspot.com/2013/03/patologi-birokrasi-di-kabupaten.html#_
      http://itjen-depdagri.go.id/article-24-birokrasi.html Diunduh pada 04 Juni 2013 Pukul 16 : 06

      =3 Diunduh pada 04 Juni 2013 Pukul 16 : 06                  http://pipingnoviati.wordpress.com/2011/12/22/patologi-birokrasi-di-indonesia-2/